Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

DPRD Jabar Dorong Tiga Kluster Bentuk Holding BUMD, Dedi Mulyadi Usulkan Nama 'Sangga Bhuana'

DPRD Jabar Dorong Tiga Kluster Bentuk Holding BUMD, Dedi Mulyadi Usulkan Nama 'Sangga Bhuana' Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Bandung -

Dalam upaya memperkuat struktur ekonomi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Barat (DPRD Jabar) mendorong pembentukan holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Holding ini diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan nama "Sangga Bhuana".

Dalam pembentukan holding ini, DPRD mengusulkan berasal dari tiga kluster. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menjelaskan tiga kluster tersebut meliputi, pertama, holding sektor keuangan yang mencakup Bank BJB, BPR, dan lembaga keuangan daerah lainnya. Kedua, holding sektor jasa. Ketiga, holding sektor pangan untuk memperkuat ketahanan dan distribusi pangan daerah.

"Pembentukan holding tersebut diharapkan dapat menata ulang kinerja BUMD agar lebih sehat dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah," kata Ono, Selasa (17/2/2026)

Sementara itu, DPRD mengapresiasi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat selama satu tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat menembus 95 persen, terutama pada aspek pelayanan publik, ketenagakerjaan, dan arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Ono menegaskan capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintahan daerah adalah satu kesatuan antara gubernur dan DPRD dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal,” ujar Ono.

Meski mencatat kepuasan publik tinggi, DPRD menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan hingga 2026. Salah satunya terkait penguatan infrastruktur dasar di tingkat kabupaten dan desa.

Pada 2026, DPRD mencatat adanya pergeseran kebijakan APBD yang mulai diarahkan untuk membantu perbaikan jalan kabupaten, jalan desa, hingga jalan usaha tani. Langkah tersebut dinilai penting karena pembangunan infrastruktur memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Amry Nur Hidayat

Bagikan Artikel: