INA-24 Diharapkan Jadi Contoh Keberhasilan Tata Kelola Proyek Strategis Nasional

Memasuki satu tahun kepemimpinan Dudy Purwagandhi sebagai Menteri Perhubungan, perhatian publik mengarah pada penyelesaian proyek strategis Aids to Navigation (AToN) berkode INA-24. 

Proyek yang telah dimulai sejak 2016 ini kini menjadi momentum penting bagi penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan.

INA-24 merupakan program pengadaan dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di 24 titik strategis perairan Indonesia. Proyek ini didukung pembiayaan pinjaman lunak dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Korea Selatan senilai USD 97,1 juta atau sekitar Rp1,5 triliun, dengan skema pembiayaan jangka panjang yang tergolong sangat ringan untuk sektor keselamatan pelayaran.

Meski telah berjalan hampir satu dekade, proyek tersebut belum sepenuhnya rampung. Kondisi ini dinilai sebagai tantangan sekaligus peluang bagi kepemimpinan baru untuk melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek manajemen proyek lintas periode pemerintahan.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menilai bahwa keberlanjutan tanggung jawab negara menjadi prinsip utama dalam administrasi publik modern. Menurutnya, setiap proyek aktif secara otomatis berada dalam tanggung jawab pejabat yang sedang menjabat, terlepas dari periode awal perencanaannya.

“Prinsip continuity of state responsibility menegaskan bahwa negara hadir secara berkesinambungan. Karena itu, proyek lama justru perlu mendapat perhatian khusus agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Iskandar, Kamis (19/2/2026).

Dari sisi regulasi, posisi Menteri Perhubungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang telah diperbarui melalui UU Nomor 61 Tahun 2024. 

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 menegaskan tanggung jawab langsung kementerian kepada Presiden dalam penyelenggaraan urusan transportasi nasional.