Ruang Fiskal Jawa Barat Menyusut Rp3 Triliun, Dedi Mulyadi Ajukan Pinjaman Rp2 Triliun untuk Infrastruktur

Model pembiayaan yang dipilih adalah kredit sindikasi, bukan pinjaman tunggal dari satu lembaga. Skema ini melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank BJB sebagai mitra pendanaan.

Pendekatan sindikasi dinilai dapat menjaga stabilitas likuiditas perbankan daerah sekaligus membagi risiko pembiayaan. Mekanisme tersebut juga memberi ruang pengawasan yang lebih terstruktur dalam proses pencairan dan pembayaran.

Di sisi legislatif, DPRD Jawa Barat telah menerima surat resmi pengajuan pinjaman dari gubernur. Dokumen itu menjadi dasar pembahasan lanjutan sebelum masuk tahap teknis.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menyebut opsi pinjaman sebagai langkah realistis dalam situasi pendapatan terbatas. "Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD. Jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah," kata Iswara.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen mengikuti arahan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan APBD 2026. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian dari pengamanan agar pembiayaan tidak melampaui batas ketentuan fiskal.

Baca Juga: DPRD Jabar Dorong Tiga Kluster Bentuk Holding BUMD, Dedi Mulyadi Usulkan Nama 'Sangga Bhuana'

Saat ini, rencana pinjaman Rp2 triliun masih berada pada tahap komitmen antara eksekutif dan legislatif. Proses berikutnya akan menentukan jadwal pencairan serta rincian penggunaan anggaran untuk proyek infrastruktur yang telah diprioritaskan.

Dengan ruang fiskal yang tergerus signifikan, langkah pembiayaan ini menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menempatkan stabilitas fiskal dan keberlanjutan proyek sebagai dua pijakan utama dalam pengambilan keputusan tersebut.