MBG Ganggu Anggaran Pendidikan? Begini Kata Istana

Isu mengenai pemangkasan anggaran pendidikan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibantah Istana. Pemerintah menegaskan komitmen terhadap sektor pendidikan tetap berjalan dan bahkan diperkuat pada 2026.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa anggaran pendidikan tahun depan telah disepakati bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembahasan tersebut mencakup alokasi serta peruntukan anggaran secara menyeluruh.

Baca Juga: Anggaran MBG Naik Tajam, Tata Kelola MBG Harus Dibenahi

"Faktanya, seluruh program pendidikan strategis di periode sebelumnya tetap berjalan tanpa ada yang dihentikan bahkan ditambah," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026). 

Teddy memastikan berbagai program bantuan pendidikan tetap berlanjut. Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar (PIP) disebut terus dijalankan tanpa perubahan kebijakan penghentian.

Di sisi lain, pemerintah memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat. Program ini menyasar anak-anak putus sekolah dengan fasilitas tempat tinggal, pendidikan, makan bergizi, serta jaminan kesehatan.

Sepanjang tahun lalu, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 16.000 hingga 20.000 siswa yang tersebar di 166 sekolah. Pemerintah menargetkan pembangunan tambahan 100 sekolah pada tahun ini untuk memperluas cakupan layanan.

Penguatan sektor pendidikan juga dilakukan melalui perbaikan infrastruktur fisik. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp17 triliun untuk renovasi ribuan sekolah.

"Walaupun sekolah adalah kewenangan Pemda, Pemerintah pusat melakukan renovasi sekitar 16.000 sekolah pada 2025 dengan anggaran Rp17 triliun," katanya.

Langkah ini disebut sebagai bentuk dukungan pusat terhadap peningkatan kualitas sarana belajar.

Selain infrastruktur, digitalisasi pembelajaran turut dipercepat. Pemerintah mendistribusikan 280.000 unit TV digital sebagai bagian dari peningkatan akses materi ajar.

Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pembelajaran, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas. Distribusi perangkat ini direncanakan terus bertambah sesuai kebutuhan.

Pemerintah juga menyoroti aspek kesejahteraan tenaga pendidik. Insentif guru disebut meningkat menjadi Rp400.000 setelah 20 tahun sejak 2005 hingga 2025.

"Walaupun, gaji guru honorer adalah kewenangan pemerintah daerah," katanya. 

Tunjangan guru non-ASN turut mengalami kenaikan pada 2025.

"Tunjangan guru non-ASN meningkat dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 pada 2025," katanya.

Baca Juga: PDIP Sebut Rp223,5 Triliun Anggaran MBG Diambil dari Pos Pendidikan APBN

Perubahan mekanisme penyaluran juga dilakukan agar lebih efisien.

"Transfer tunjangan langsung ke guru per bulannya, setelah sebelumnya ditransfer per tiga bulan dan melalui pemda," katanya.

Teddy menekankan bahwa pelaksanaan MBG tidak mengurangi perhatian terhadap sektor pendidikan. Klarifikasi tersebut disampaikan untuk memastikan komitmen pemerintah terhadap pembangunan pendidikan tetap konsisten dan berkelanjutan.