Geopark Indonesia Menuju Global, Pemerintah Daerah Diminta Perkuat Persiapan

Indonesia melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tengah menyiapkan berbagai aspek penting dalam proses revalidasi Geopark Indonesia oleh UNESCO Global Geopark (UGGp) yang akan berlangsung waktu dekat.

Proses revalidasi UGGp dan validasi Aspiring UGGp tahun 2026 dipandang sebagai momentum strategis bagi Indonesia. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa geopark di Indonesia bukan sekadar destinasi wisata, melainkan ekosistem yang menyatukan konservasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Baca Juga: Menlu China Desak AS-Iran Hentikan Perang: Senjata Adalah Alat Malapetaka

“Geopark merupakan ekosistem yang saling berkesinambungan dan menjaga keseimbangan antara konservasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab,” kata Widiyanti, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Senin (9/3).

Ia menjelaskan geopark memiliki tiga peran utama bagi pengembangan sektor pariwisata nasional. Pertama, sebagai destinasi wisata berbasis alam dan ilmu pengetahuan. Kedua, sebagai penggerak ekonomi masyarakat lokal. Ketiga, sebagai model pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan pelestarian alam dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Karena itu, pengembangan geopark sangat sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pariwisata dalam membangun destinasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing global,” kata Widiyanti.

Untuk itu, Widiyanti mendorong pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait agar mempersiapkan proses revalidasi UGGp dan validasi Aspiring UGGp tahun 2026 secara maksimal. Upaya tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan pariwisata nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menegaskan pentingnya pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Menurut Widiyanti, status UNESCO Global Geopark bukan sekadar simbol atau pengakuan internasional. Status tersebut merupakan cerminan komitmen Indonesia dalam mengelola warisan geologi, budaya, dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan geopark.

Karena itu, proses revalidasi harus dimaknai sebagai evaluasi menyeluruh terhadap kualitas tata kelola, efektivitas program, serta sinergi lintas sektor yang telah dibangun selama ini.

“Geopark menjadi salah satu pilar penting dalam diversifikasi atraksi pariwisata. Bappenas bahkan menargetkan Indonesia memiliki 17 UNESCO Global Geopark pada 2029, dan sektor pariwisata akan menjadi motor penggerak pemanfaatannya,” ucap Widiyanti.

Dalam rangka mempersiapkan proses tersebut, Kementerian Pariwisata telah menggelar rapat koordinasi persiapan Revalidasi UGGp dan Validasi Aspiring UGGp secara daring pada Kamis (5/3/2026). Rapat tersebut bertujuan menyatukan visi dan langkah strategis antar pemangku kepentingan, termasuk pembagian peran yang jelas serta penyusunan lini masa kerja yang terukur.

Widiyanti menekankan bahwa seluruh proses persiapan perlu dilaksanakan secara terencana, kolaboratif, dan berkelanjutan dengan komitmen penuh dari seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Baca Juga: Perkuat Mutu, Perhiasan Indonesia Siap Jadi Pemain Utama Dunia

Dengan sinergi yang kuat, diharapkan proses revalidasi dan validasi geopark tahun ini dapat berjalan optimal, sekaligus mempertahankan status green card bagi geopark yang telah diakui UNESCO serta mendorong geopark yang sedang dalam tahap pengajuan untuk memperoleh pengakuan global.

“Melalui kerja sama yang solid, kita optimistis dapat mempertahankan status green card bagi geopark yang telah terdaftar serta mendorong aspiring geopark Bojonegoro dan Ranah Minang Silokek untuk memperoleh pengakuan sebagai bagian dari UNESCO Global Geoparks tahun ini,” kata Menteri Widiyanti.