WFH 1 Hari per Minggu Masih Tunggu Restu Prabowo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan rencana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto setelah dibahas dalam rapat lintas kementerian. 

“Saya enggak mau menyebutkan (hari apa), itu kemarin pun sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas tujuh di satu hari yang sama, tapi saya enggak sampaikan. Sekali lagi karena itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden, setelah ada arahan Bapak Presiden baru nanti diumumkan resmi,” katanya,  di Jakarta, Rabu (25/3/2026). 

Ia menyatakan skema WFH telah dibahas dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dengan hasil yang mengarah pada satu hari kerja jarak jauh dalam sepekan.

“Yang saya dengar itu satu hari selama seminggu ya. Tapi hari apa yang akan diambil nanti yang memutuskan nantikan hasil rapat kemarin akan dilaporkan ke Presiden,” ujarnya. 

Tito menilai penerapan WFH satu hari per minggu tidak akan menimbulkan kendala berarti karena pemerintah memiliki pengalaman saat pandemi COVID-19.

“Saya yakin enggak akan masalah karena ini bukan pengalaman pertama. Ini pada waktu zaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri 25% WFO jalan juga jadi bukan sesuatu yang baru,” katanya.

Ia menambahkan mekanisme pengawasan terhadap pegawai selama WFH dapat dilakukan melalui sistem absensi daring dan pemantauan lokasi berbasis perangkat digital.

“Untuk menjaga karyawan itu betul-betul working from home, dia ada di rumah supaya enggak lari-lari ke mana-mana. Dulu zaman COVID mereka wajib untuk handphone-nya on. Setelah itu mereka mendaftar jam 07.30 mereka absen. Absen online dan kemudian handphone wajib on. Dari situ nanti petugas piket bisa mengetahui lokasinya. GPS-nya harus dibuka,” jelasnya.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Pastikan Pemerintah akan Berlakukan WFH 1 Hari per Minggu

Baca Juga: Pemerintah Godok Kebijakan WFH Sehari dalam Sepekan bagi ASN demi Hemat BBM

Baca Juga: Hari Jumat jadi Pertimbangan Pemerintah untuk Terapkan WFH Demi Hemat Energi

Meski demikian, Tito menekankan bahwa layanan publik yang bersifat esensial tetap harus berjalan normal, termasuk transportasi, layanan kesehatan, dan kebersihan.

“No problem, dari pemda juga sudah ada banyak pengalaman. Cuma mungkin nanti ada kepala daerah baru nanti saya akan kasih penjelasan ke mereka, hal-hal yang esensial seperti angkutan, yang melayani emergency, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” ujarnya.