BGN Klarifikasi Anggaran MBG: Bukan Rp335 Triliun tapi Rp268 Triliun

Besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah pemerintah menegaskan bahwa dana langsung digunakan untuk masyarakat. Namun di balik angka tersebut, efektivitas dan pengawasan program mulai menjadi perhatian.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan alokasi anggaran MBG berasal dari APBN sebesar Rp268 triliun, bukan Rp335 triliun seperti yang sempat beredar. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan persepsi publik terkait besaran dana program unggulan tersebut.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa mayoritas anggaran memang difokuskan untuk kebutuhan langsung masyarakat. Ia menyebut sekitar 93 persen dana digunakan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

"Berdasarkan Undang-Undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi, kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp335 triliun itu tidak benar. Sebanyak 93 persen dari total alokasi APBN sebesar Rp268 triliun yang dikelola BGN, dialokasikan untuk bantuan pemerintah dalam MBG," ujar Dadan dikutip dari ANTARA.

Ia menjelaskan, sekitar 70 persen anggaran digunakan untuk pembelian bahan baku pangan. Skema ini dinilai mampu memberikan efek berganda karena melibatkan petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM dalam rantai pasok.

Sementara itu, sekitar 20 persen dialokasikan untuk kebutuhan operasional, seperti listrik, logistik, hingga insentif relawan. BGN mencatat lebih dari 1,2 juta relawan telah terlibat dalam program ini dengan kisaran penghasilan Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan.

"Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk Program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," kata Dadan.

Meski komposisi anggaran terlihat pro-rakyat, sejumlah catatan tetap muncul dalam implementasinya. Penggunaan dana yang besar membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar tidak terjadi inefisiensi atau penyimpangan di lapangan.

Selain itu, efektivitas distribusi juga menjadi faktor kunci. Penyaluran yang tidak merata atau terganggu, seperti kasus penghentian sementara ribuan SPPG sebelumnya, menunjukkan bahwa tantangan operasional masih perlu dibenahi.

Baca Juga: BGN Tetapkan Aturan Baru MBG, Daerah 3T Fokus Makanan Kering dan Hanya 5 Hari Penyaluran

Dari sisi kebijakan, fokus pada belanja bahan baku memang mendorong ekonomi lokal. Namun tanpa pengendalian harga dan standar kualitas yang konsisten, manfaat ekonomi tersebut berpotensi tidak optimal.

Program MBG pada akhirnya tidak hanya diuji dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa tepat sasaran dan berkelanjutan dampaknya. Di titik inilah transparansi dan evaluasi berkala menjadi krusial untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan awal.