Cadangan Bauksit Terancam Habis dalam 10 Tahun, Inalum Desak Moratorium Smelter Baru

PT Inalum (Persero) mendesak pemerintah segera memberlakukan moratorium pembangunan alumina refinery dan smelter aluminium baru di Indonesia.

Langkah strategis ini dinilai krusial untuk mencegah terjadinya kelebihan kapasitas (overcapacity) dan tekanan harga, yang dapat merusak ekosistem industri aluminium nasional, sebagaimana yang terjadi pada industri nikel.

Direktur Utama PT Inalum Melati Sarnita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR mengungkapkan, industri aluminium dalam negeri saat ini berada pada posisi yang sangat rentan.

"Hari ini kami tidak hanya menyampaikan kinerja Pak, tapi juga beberapa peringatan-peringatan di strategic action kita, karena memang melihat geopolitik hari ini industri aluminium Indonesia saat ini berada di titik yang sangat kritikal," tutur Melati.

Ia memperingatkan, tanpa kebijakan moratorium yang tegas, Indonesia berisiko kehilangan nilai tambah nasional.

"Saat ini kita bisa menjadi kekuatan baru global berbasis hilirisasi, atau mungkin kita bisa terjebak dalam overcapacity maupun tekanan harga dan kehilangan nilai tambah nasional, tergantung dari pilihan kebijakan kita hari ini untuk menentukan arah tersebut," jelasnya di DPR, dikutip pada Kamis Kamis (2/4/2026).

Belajar dari Pengalaman Hilirisasi Nikel

Desakan moratorium ini didasari oleh pembelajaran mendalam dari strategi hilirisasi nikel di Indonesia, yang menghadapi tantangan berat akibat fluktuasi harga dan kelebihan pasokan.

Melati menyoroti lonjakan produksi nikel yang masif telah menyebabkan oversupply dan penurunan harga hingga hampir 50% sejak 2022.

"Tentunya kami tidak ingin hal yang sama terjadi pada aluminium."

"Jika kita melakukan pola yang sama seperti nikel, maka potensi ke depannya justru kita akan menurunkan harga aluminium smelter, dan secara cepat menghilangkan ketahanan kapasitas bauksit cadangan bauksit kita," beber Melati.

Data Inalum menunjukkan potensi ancaman serius terhadap ketahanan cadangan bauksit nasional, jika rencana pembangunan 15 smelter aluminium baru oleh berbagai perusahaan tetap diberikan izin.

Melati memaparkan, total potensi kapasitas produksi bisa mencapai 14,9 juta ton, padahal kebutuhan domestik hanya berkisar di angka 520 ribu hingga 700 ribu ton.

Penggunaan cadangan bauksit yang tidak terkendali ini dikhawatirkan akan mengancam umur keekonomian investasi yang sudah ada.

"Peningkatan kapasitas ini akan menambah tekanan pada cadangan bauksit Indonesia, karena intensitas penggunaan dari smelter alumina refinery dalam hal ini berpotensi menurunkan ketahanan cadangan bauksit terbukti dalam negeri, hingga kurang dari 10 tahun pemakaian dan total cadangan bauksit hingga 28 tahun pemakaian," terangnya.

Permintaan Dukungan Regulasi

Sebagai tindak lanjut, Inalum meminta dukungan penuh dari Komisi VI DPR untuk mendorong koordinasi antar-kementerian, dalam menetapkan aturan penghentian sementara izin baru tersebut.

Fokus utama pemerintah seharusnya diarahkan pada penguatan smelter yang sudah beroperasi atau sedang dalam tahap pembangunan strategis.

Baca Juga: Kejar Target 1 Juta Ton Aluminium, Dirut Inalum Ungkap Sederet Kebutuhan Strategis Perusahaan

"Kami sangat berharap dukungan pada koordinasi antar-kementerian dan lembaga terkait, khususnya pada penetapan moratorium sementara untuk pembangunan alumina refinery dan smelter aluminium baru, guna memprioritaskan optimalisasi refinery dan smelter yang telah ada serta melakukan evaluasi kebutuhan nasional secara berkala," ucap Melati.

Melati meyakini moratorium ini adalah instrumen penting untuk menjamin investasi jangka panjang seperti SGAR Mempawah, tetap memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan hingga 30 tahun ke depan, sekaligus menjaga kedaulatan cadangan sumber daya alam Indonesia. (*)