Kemnaker Terima Surat Efisiensi Anggaran Sebesar Rp181 Miliar dari Kemenkeu

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya menerima surat dari Kementerian Keuangan terkait kebijakan penyesuaian anggaran. Langkah efisiensi tersebut menyasar dana yang bersumber dari Rupiah Murni dengan total mencapai Rp181,82 miliar.

Rincian pemotongan tersebut terdiri dari anggaran dalam Rincian Output (RO) Khusus sebesar Rp122,16 miliar. Selain itu, terdapat hasil identifikasi efisiensi langsung oleh Kementerian Keuangan senilai Rp59,66 miliar.

“Kita baru menerima surat dari Kementerian Keuangan tanggal 1 April 2026,” ujar Yassierli dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (9/4/2026). Di samping itu, kebijakan ini merupakan bagian dari pergeseran anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Kementerian Ketenagakerjaan saat ini masih melakukan proses penelaahan mendalam terhadap pos belanja yang akan dikurangi. Terlebih lagi, identifikasi dilakukan secara selektif agar program prioritas ketenagakerjaan tidak terganggu secara signifikan.

Realisasi anggaran rata-rata dari setiap unit eselon 1 di Kemnaker dilaporkan telah mencapai 31,87 persen per 8 April 2026. Namun, angka capaian tersebut belum memperhitungkan pemotongan dana dari kebijakan efisiensi jilid ketiga ini.

Pemerintah terus berupaya melakukan sinkronisasi belanja kementerian guna menjaga ruang fiskal nasional yang tetap sehat. Selain itu, efisiensi ini diarahkan pada kegiatan operasional yang dinilai kurang mendesak di lingkungan kementerian.

Yassierli memastikan bahwa proses audit internal akan berjalan transparan selama masa penyesuaian anggaran berlangsung. Di samping itu, koordinasi intensif dengan jajaran komisi terkait di DPR tetap dilakukan untuk melaporkan perkembangan penggunaan dana.

Langkah penghematan ini dipandang perlu untuk mengantisipasi dinamika ekonomi global yang berdampak pada postur APBN. Terlebih lagi, optimalisasi penyerapan anggaran tetap menjadi target utama meskipun terjadi pengurangan pagu di beberapa sektor.

Baca Juga: Purbaya Ungkap Sebagian Anggaran Motor Listrik BGN Ditolak

Kemnaker berkomitmen agar layanan publik di bidang ketenagakerjaan tetap berjalan optimal bagi masyarakat luas. Selain itu, akuntabilitas setiap rupiah yang digunakan akan terus dijaga melalui pengawasan ketat di level unit organisasi.

Hasil telaah detail mengenai item belanja yang diefisiensikan akan segera disampaikan secara resmi dalam forum rapat berikutnya. Dengan demikian, kepastian mengenai keberlanjutan program kerja tahunan kementerian diharapkan tetap terjaga dengan baik.