Buntut Manipulasi Laporan JAKI, Pramono Anung Segera Kumpulkan PPSU dan Ancam Pecat Pelaku

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan menggelar acara town hall pekan depan untuk mengumpulkan seluruh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) beserta jajaran pegawai yang mengelola layanan aduan JAKI.

Langkah tegas ini diambil sebagai buntut dari temuan kasus manipulasi tindak lanjut keluhan masyarakat melalui aplikasi JAKI di Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur.

Dalam pertemuan tersebut, Pramono akan memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya agar tidak merekayasa pekerjaan. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan lagi memberikan toleransi terhadap pelanggaran serupa.

"Saya peringatkan kepada siapa pun yang akan melakukan itu sekali lagi, kami tidak akan memberikan maaf. Jadi langsung kami berhentikan," tegas Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/4).

Menurut Pramono, kasus manipulasi di Kalisari bukanlah kejadian pertama dan terbukti dilakukan oleh oknum yang sama. Ia menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari jajaran pimpinan di tingkat kelurahan yang menyerahkan urusan sepenuhnya kepada petugas lapangan.

"Artinya ada kontrol yang tidak baik, baik itu dari Lurah yang bertanggung jawab, Kasi Pemerintahan, maupun Kasi Ekonomi dan Pembangunan, yang menyerahkan sepenuhnya kepada PPSU," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut atas pelanggaran tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah resmi menonaktifkan Lurah Kalisari beserta jajaran terkait lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat. 

Pramono sangat menyayangkan insiden ini karena dinilai mencoreng wajah Jakarta dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Meski demikian, ia memastikan partisipasi warga sama sekali tidak surut.

"Laporan warga ke JAKI tidak turun, karena (aplikasi) JAKI itu kita pantau setiap hari," pungkasnya.