Kebobolan Puluhan Ribu Unit, Purbaya Setop Anggaran Motor Listrik BGN Tahun Ini

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara terkait pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) untuk para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Purbaya mengakui adanya miskomunikasi terkait anggaran pembelian kendaraan listrik tersebut. Ia menyebut pengadaan sempat ditolak, namun sebagian ternyata sudah lolos dalam proses sebelumnya.

“Tahun lalu ada miskomunikasi dari anak buah saya ke saya. Seingat saya, saat saya tanya, sudah ditolak. Tapi ternyata sebagian sudah sempat lolos,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Menurut dia, rencana pengadaan sepeda motor listrik tersebut kemungkinan telah diajukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan, sehingga ia tidak sepenuhnya mengetahui proses awal penganggaran.

“Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya jadi menteri. Itu sudah lama, jadi saya tidak tahu. Tapi nanti kita lihat lagi ke depan,” ujarnya.

Meski demikian, Purbaya memastikan tidak akan ada lagi anggaran untuk pembelian sepeda motor listrik ke depan. Ia menegaskan, pada tahun ini tidak terdapat alokasi anggaran untuk pengadaan kendaraan tersebut.

“Saya tanya semalam, tahun ini ada atau tidak? Tidak ada. Tahun ini tidak ada lagi pembelian,” ucapnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional mengungkapkan telah melakukan pengadaan sebanyak 25.000 unit sepeda motor listrik. Kendaraan tersebut ditujukan untuk mendukung operasional Kepala SPPG dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga: Ini Alasan Kepala BGN Beli 21 Ribu Motor Listrik untuk Program MBG

Baca Juga: BGN Akui Beli 25.000 Motor Listrik untuk Kepala SPPG

Baca Juga: Purbaya Ungkap Sebagian Anggaran Motor Listrik BGN Ditolak

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari anggaran tahun 2025. Menurutnya, kendaraan itu diperlukan untuk menunjang mobilitas petugas di lapangan.

“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” kata Dadan dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (7/4/2026).