DPR Kaget WNA Jadi Dirut BUMN Ekspor SDA, Isu Kedaulatan Ekonomi Memanas

Langkah pemerintah membentuk BUMN khusus untuk mengelola ekspor komoditas strategis kembali memicu perdebatan soal kedaulatan ekonomi dan arah pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kebijakan ini dinilai akan mengubah struktur perdagangan nasional yang selama ini melibatkan pelaku dalam negeri secara langsung di pasar global.

Di tengah polemik itu, sorotan publik mengarah pada penunjukan seorang warga negara asing, Luke Thomas Mahony, sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Jabatan tersebut dianggap sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pengelolaan ekspor sumber daya alam dan devisa negara.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mengaku terkejut dengan keputusan tersebut karena menyangkut sektor vital yang berdampak pada masa depan ekonomi nasional. Ia menilai posisi itu tidak hanya soal teknis bisnis, tetapi juga menyangkut kedaulatan dan kepercayaan publik terhadap negara.

“Ini menyangkut pengelolaan ekspor sumber daya alam bangsa, menyangkut devisa negara, menyangkut harga komoditas, menyangkut masa depan industri nasional, bahkan menyangkut kepercayaan dunia usaha terhadap arah ekonomi Indonesia ke depan,” ujar Mufti kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

Meski demikian, Mufti tidak serta-merta menolak kebijakan tersebut dan mencoba melihatnya dari sisi objektif terkait kebutuhan perbaikan tata kelola ekspor nasional. Ia mengaitkan langkah itu dengan kekhawatiran pemerintah terhadap praktik under-invoicing dan kebocoran devisa yang selama ini terjadi.

Menurutnya, pemerintah tampak berupaya keras menutup celah kebocoran yang diduga melibatkan praktik rente dan lemahnya pengawasan sistem ekspor komoditas strategis. Namun, ia mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan risiko besar ketika pengelolaan sektor penting terlalu bergantung pada pihak tertentu.

Mufti menilai penggunaan figur profesional asing bisa dipahami sebagai langkah transisi untuk membenahi sistem, tetapi tidak boleh menjadi pola permanen dalam sektor strategis. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan jangka panjang tetap harus kembali kepada anak bangsa yang memiliki integritas dan kapasitas.

“Kalau memang ini bagian dari masa transisi untuk membenahi sistem, kami bisa memahami. Tetapi setelah fondasi tata kelola sudah kuat, maka posisi itu harus kembali dipimpin oleh anak bangsa,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kepastian waktu dalam penempatan jabatan strategis tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan politik maupun ketidakpastian arah kebijakan. Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah kebijakan ini bersifat sementara atau menjadi pola baru dalam tata kelola BUMN.

Baca Juga: BUMN Baru Khusus Ekspor SDA Dipimpin WNA, DPR: Apa Urgensinya?

Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa pembentukan PT DSI merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan ekspor dan menutup praktik ilegal seperti transfer pricing dan pelarian devisa. Kebijakan ini juga diklaim sebagai langkah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Namun, perdebatan semakin menguat karena sebagian kalangan menilai kebijakan tersebut berpotensi membuka preseden baru dalam pengelolaan aset strategis negara. Di titik ini, isu teknis ekspor berubah menjadi arena tarik-menarik antara efisiensi ekonomi, kedaulatan nasional, dan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah.