Viral Usul Pemerintah Bangun 1.000 Bioskop Desa Pakai APBN 2027: Prioritas atau Bukan?

Usulan pembangunan 1.000 bioskop desa melalui APBN 2027 menuai penolakan dan kritik luas dari warganet di media sosial. Banyak publik mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran negara di tengah kebutuhan dasar masyarakat yang dinilai masih lebih mendesak.

Perdebatan itu mencuat setelah Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahmawati Zainal Paliwang, mengusulkan pembangunan layar bioskop desa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional DPR RI pada Rabu (20/5/2026).

Baca Juga: Didominasi Penjualan Tiket Bioskop, Pendapatan Cinema XXI Tembus Rp1,1 Triliun di Kuartal I

Dalam rapat tersebut, Rahmawati menyoroti ketimpangan distribusi film nasional yang dinilai membuat rumah produksi kecil dan kreator daerah sulit bersaing dengan perusahaan besar.

“Saya cukup miris mendengar PH kecil curhat adanya monopoli PH besar sehingga kreativitas lokal tersendat,” ujar Rahmawati.

Sebagai solusi, ia meminta pemerintah menyiapkan insentif fiskal untuk rumah produksi kecil dan mengalokasikan pembangunan 1.000 layar bioskop desa melalui APBN 2027.

“Kepada Kementerian Keuangan, siapkan insentif fiskal untuk PH kecil dan daerah, dan alokasikan 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027,” katanya.

Usulan tersebut langsung memicu gelombang kritik di media sosial X. Banyak warganet menilai pembangunan bioskop desa bukan kebutuhan utama masyarakat, terutama di tengah persoalan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang masih belum merata.

Unggahan akun X @LambeSahamjja mengenai usulan tersebut bahkan memicu ratusan komentar dari publik.

“Paham prioritas nggak sih, hiburan itu tersier,” tulis akun @2ndacus.

Sementara akun @Cienna_Starkk menulis, “Sejak 2015 saya sudah tidak bayar pajak, lebih baik bantu langsung orang.”

Kritik publik juga menyoroti penggunaan APBN untuk sektor hiburan di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat.

Meski demikian, sebagian warganet menilai usulan tersebut tidak sepenuhnya buruk. Mereka berpendapat bioskop desa bisa membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku industri kreatif dan UMKM daerah.

“Bioskop desa bisa membuka ruang ekonomi baru untuk kreator lokal dan UMKM,” tulis akun @TurisMata61896.

Dalam forum yang sama, produser sekaligus sutradara Girry Pratama turut menyoroti sulitnya film independen mendapatkan jadwal tayang di jaringan bioskop besar.

“Saya sudah membuat 12 film dan masih ada yang belum tayang,” ujar Girry.

Ia mengatakan banyak film independen harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan slot penayangan, sehingga membuat rumah produksi kecil kesulitan bertahan.

“Kalau terus seperti ini, PH kecil sulit bertahan,” katanya.

Baca Juga: Gibran Dorong Evaluasi BGN dan MBG: Pakar Gizi Akan Dilibatkan

Meski menuai kontroversi, usulan pembangunan bioskop desa kini menjadi perdebatan baru mengenai arah prioritas anggaran negara, antara kebutuhan dasar masyarakat dan pemerataan akses industri kreatif nasional.