Situasi Global Masih Belum Kondusif, Pengamat Soroti Kebijakan Ekspor dan Impor Migas RI

Pengamat kebijakan publik Muhammad Gumarang menyoroti kebijakan energi nasional yang dinilai paradoks. Ia menilai langkah Indonesia yang tetap mengekspor minyak di tengah tingginya kebutuhan impor menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola sektor migas.

“Stop ekspor minyak dan tekan impor karena neraca perdagangan migas selalu defisit,” kata Gumarang.

Menurutnya, Indonesia saat ini mengekspor minyak ke sejumlah negara seperti China, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga masih mengimpor minyak dari Amerika Serikat, kawasan Timur Tengah, hingga Singapura. Kondisi tersebut dinilai semakin tidak logis, terutama di tengah krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik.

Gumarang mengungkapkan, pada awal 2026 neraca perdagangan migas Indonesia telah mengalami defisit signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, defisit migas pada Januari 2026 mencapai sekitar 2,27 miliar dolar AS. Defisit tersebut dinilai turut memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Akibat defisit juga sangat mempengaruhi nilai tukar rupiah, bahkan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelemahan yang seharusnya tidak terjadi,” ujarnya.

Ia menilai alasan keterbatasan kapasitas kilang dalam negeri tidak sepenuhnya menjelaskan fenomena ekspor-impor tersebut. Menurutnya, terdapat potensi kepentingan bisnis yang membuat kebijakan energi belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan nasional.

“Kondisi ini bukan semata karena harga ekspor atau keterbatasan kilang, tetapi ada potensi kepentingan bisnis yang diuntungkan,” kata Gumarang.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat upaya kemandirian energi serta tidak memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam seharusnya diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Gumarang mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan energi, termasuk dengan memperkuat kapasitas kilang dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Selain itu, pengembangan energi alternatif seperti biodiesel berbasis kelapa sawit juga dinilai perlu dipercepat guna mendukung kemandirian energi.

Baca Juga: Segera Temui Putin, Prabowo Coba Buka Opsi Beli Minyak Rusia

Ia mengingatkan, tanpa pembenahan kebijakan yang serius, Indonesia berisiko terus terjebak dalam ketergantungan energi meskipun memiliki sumber daya alam melimpah.

“Kalau dibiarkan, Indonesia akan terus menjadi negara kaya sumber daya tetapi tidak mampu memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat,” ucapnya.