Hoaks Kesehatan Makin Masif di Internet, Komdigi Dorong Verifikasi Konten dari Platform

Maraknya hoaks kesehatan di ruang digital menjadi tantangan serius, seiring derasnya arus informasi yang dikonsumsi masyarakat.

Tanpa kejelasan sumber, konten kesehatan yang viral, berpotensi menyesatkan publik dan berdampak langsung pada keputusan terkait kesehatan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria menilai hoaks kesehatan menjadi salah satu tantangan paling serius di ruang digital, karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat.

“Selain hoaks politik itu, yang kedua hoaks kesehatan saya kira yang paling viral."

"Karena kesehatan concern semua orang,” ujarnya dalam audiensi bersama Kementerian Kesehatan dan Risk Communication and Community Engagement (RCCE) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, pendekatan konvensional seperti patroli siber dan mekanisme aduan konten, tidak lagi cukup untuk mengimbangi derasnya arus konten kesehatan di internet.

“Untuk mendeteksi hoaks kesehatan dengan jumlah konten yang mungkin ada puluhan ribu atau mungkin juga bisa ratusan ribu, ini agak sulit menggunakan metode biasa,” ungkapnya.

Sebagai respons, Komdigi mendorong pendekatan dari hulu dengan melibatkan platform digital dalam pengelolaan konten kesehatan.

Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian keterangan pada konten, guna membantu publik memahami sumber informasi yang mereka konsumsi.

“Di hulunya itu dengan kita membuat kesepakatan bersama dengan platform untuk melakukan semacam verifikasi akun yang legitimate, untuk membuat konten-konten kesehatan,” jelas Nezar.

Ia menegaskan, langkah ini bukan untuk membatasi masyarakat dalam berbagi informasi, melainkan memberikan konteks agar publik dapat menilai kredibilitas konten.

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah suatu informasi disampaikan oleh tenaga kesehatan berlisensi atau bukan.

“Sekarang yang mengaku dokter banyak."

"Siapa yang validasi dia dokter?” Tanyanya.

Nezar juga menilai perlunya dasar kebijakan yang lebih kuat melalui kerja sama lintas kementerian.

“Mungkin yang kita garis bawah ya itu tadi ya."

"Supaya lebih enak nanti pengaturannya dan juga follow-up-nya, kita usulkan ada MoU antar-menteri Menkomdigi dengan Menkes (Menteri Kesehatan),” usulnya.

Pendekatan ini akan berjalan berdampingan dengan mekanisme penanganan konten berbahaya yang sudah ada.

Baca Juga: Cegah Hoaks Deepfake, Indonesia Dorong Standar Kebijakan Konten AI di Media Penyiaran Seluruh ASEAN

Namun demikian, ia menegaskan langkah pencegahan tetap menjadi kunci utama dalam menekan penyebaran hoaks kesehatan.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan platform digital, Komdigi menargetkan penanganan hoaks kesehatan dapat dilakukan lebih efektif, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dalam memilah informasi di ruang digital. (*)