Soroti Nasib Guru: Mengabdi Puluhan Tahun, Status PPPK Masih Menggantung

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti nasib miris tenaga pendidik di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

Di tengah masifnya dorongan terhadap berbagai program pendidikan, kepastian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru yang telah lama mengabdi justru tak kunjung menemui titik terang.

Politisi dari Fraksi PKS ini mengungkapkan bahwa banyak guru di daerah tersebut yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, namun pengabdian panjang itu belum berbanding lurus dengan kepastian karier mereka.

"Ada yang sudah mengabdi 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun, tapi status kepegawaian PPPK-nya masih dari nol. Ini tentu harus ada perumusan ulang di Kementerian PAN-RB," kata Fikri disitat dari dpr.go.

Menurut Fikri, permasalahan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut kesejahteraan dan motivasi kerja guru sebagai garda terdepan pendidikan. Jika dibiarkan berlarut-larut, ketidakjelasan status ini dikhawatirkan dapat menggerus kualitas pembelajaran di sekolah.

Ironisnya, buramnya kepastian status tenaga pendidik ini berbanding terbalik dengan tren positif capaian pendidikan di Kabupaten Karimun. Fikri secara khusus memberikan apresiasi atas indikator rata-rata lama sekolah (RLS) di wilayah tersebut yang terbilang tinggi.

"Rata-rata lama sekolah di Karimun sudah sampai 9 tahun. Ini luar biasa, bahkan ada daerah lain yang masih di bawah angka itu," pujinya.

Tingginya rata-rata lama sekolah tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar dan menengah di Karimun sudah berada di jalur yang sangat positif.

Namun, Fikri menyayangkan bahwa keberhasilan akses dan partisipasi siswa tersebut ternyata belum diimbangi oleh perbaikan sistem kepegawaian di level tenaga pendidiknya.