Pemprov Riau dan TNI-Polri Kolaborasi dan Tegaskan Lebih Serius Tangani Narkoba

Pemerintah Provinsi Riau bersama unsur TNI-Polri dan seluruh pemangku kepentingan menggelar Apel Kesiapan Satgas Anti Narkoba Provinsi Riau di Halaman Kantor Gubernur Riau, Sabtu (25/4/2026).

Apel tersebut menjadi penegasan bahwa penanganan narkoba di Riau memasuki fase yang lebih serius dan membutuhkan langkah kolaboratif lintas sektor.

Kegiatan ini diikuti kekuatan gabungan dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, instansi vertikal, pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat sipil. Dari unsur TNI, apel diikuti personel gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Sementara dari Polri, keterlibatan mencakup sejumlah satuan fungsi seperti Brimob, Samapta, Polairud, Lalu Lintas, Reserse Kriminal Umum, Reserse Kriminal Khusus, hingga Reserse Narkoba.

Selain itu, apel juga diikuti Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan BNN Kabupaten/Kota, Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja, Bea Cukai, Lembaga Pemasyarakatan, Aviation Security (Avsec), serta organisasi masyarakat seperti Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa kejahatan narkotika di Riau tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah melibatkan jaringan lintas negara yang terorganisir.

“Ini sudah luar biasa, kejahatan narkotika terjadi lintas negara. Kita berharap Satgas ini mampu menjalankan tugas dan menyelamatkan masyarakat Riau,” ujar Hariyanto.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut langkah yang tidak biasa. Karena itu, dibutuhkan respons konkret dan kolaboratif untuk menjawab kompleksitas persoalan narkotika yang semakin berkembang.

“Oleh sebab itu, diperlukan langkah konkret dan kolaboratif untuk menyelamatkan masyarakat, khususnya generasi muda kita dari ancaman narkoba,” lanjutnya.

Sementara itu, Kapolda Riau Herry Heryawan menyebut pembentukan Satgas Anti Narkoba merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan respons negara terhadap ancaman narkotika yang semakin kompleks.

Menurut Kapolda, kejadian di Panipahan beberapa waktu lalu menjadi alarm penting bahwa persoalan narkoba tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik jika tidak ditangani secara menyeluruh.

“Ini adalah jawaban konkret atas keresahan masyarakat. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan narkoba. Seluruh kekuatan yang ada hari ini kita konsolidasikan untuk bergerak cepat, terukur, dan terkoordinasi,” ujar Kapolda.

Ia menegaskan bahwa Polda Riau menerapkan prinsip zero tolerance terhadap narkoba. Menurutnya, tidak ada ruang kompromi bagi bandar, pengedar, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Namun demikian, pendekatan yang dijalankan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan serta penguatan peran masyarakat.

Kapolda mengatakan Polda Riau akan memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan BNNP untuk membangun kampung bersinar dan kampung tangguh anti narkoba di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi pencegahan berbasis masyarakat.

Baca Juga: Pasca Demo Panipahan, Kapolda Riau Minta Maaf dan Dialog Solusi Sosial-Ekonomi Tekan Peredaran Narkoba

“Ke depan, kita tidak hanya bicara penindakan, tetapi juga membangun ketahanan dari bawah. Kampung bersinar dan kampung tangguh anti narkoba menjadi bagian dari strategi besar untuk memastikan masyarakat ikut terlibat aktif dalam pencegahan,” jelasnya.

Kapolda menegaskan bahwa perang terhadap narkoba merupakan bagian dari upaya menjaga masa depan daerah. Menurutnya, narkoba tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan masa depan generasi.

“Melawan narkoba adalah menjaga masa depan. Ini kerja bersama, negara hadir dan masyarakat harus bergerak bersama,” tutupnya.