Ingatkan Pusat soal Siaga Krisis Pangan di Sumatera, ISMEI Wilayah II Desak Evaluasi Total Program Populis

Warta Ekonomi, Pekanbaru - Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah II merilis kajian strategis yang mengonfirmasi kondisi darurat pada stabilitas ekonomi nasional.

Nilai tukar Rupiah yang hampir ke level psikologis Rp17.000 per Dolar AS dinilai sebagai titik nadir yang menuntut pemerintah untuk segera meninggalkan kebijakan berbasis pencitraan dan beralih ke kebijakan berbasis krisis (crisis-based policy).

Pendarahan Modal dan Kelumpuhan Moneter

Koordinator ISMEI Wilayah II Farhan Abrar mengungkapkan, berdasarkan kajian internal mereka, Indonesia tengah mengalami pendarahan modal (capital outflow) yang masif. 

Buktinya, kata Farhan, arus keluar modal asing dari pasar obligasi mencapai US$0,41 miliar (sekitar Rp6,9 triliun) hanya dalam hitungan minggu pasca-eskalasi konflik di Selat Hormuz.

"Lonjakan Credit Default Swap (CDS) Indonesia hingga 29,36% adalah tamparan bagi otoritas moneter. Ini menunjukkan mosi tidak percaya pasar global terhadap ketahanan fiskal kita. Bank Indonesia seolah lumpuh dan pasif, membiarkan volatilitas kurs menghancurkan daya beli tanpa langkah intervensi yang kredibel," tegas Farhan kepada Warta Ekonomi, Senin (6/4). 

ISMEI Wilayah II memperingatkan dampak sistemik dari melonjaknya harga minyak mentah Brent ke US$91,8 per barel (+27%) akibat blokade jalur energi dunia di Selat Hormuz. Kondisi ini dipastikan memicu imported inflation yang brutal bagi wilayah Sumatera dan Kepulauan.

"Jangan menina-bobokan rakyat dengan narasi stok aman. BPS Riau sudah mengeluarkan alarm keras soal potensi ledakan harga pangan menjelang Lebaran. Di Kepulauan Riau (Kepri), harga barang konsumsi akan melonjak drastis, sementara di Riau, Sumbar, dan Jambi, kenaikan biaya logistik darat akan mencekik distribusi komoditas pokok. Rakyat tidak makan angka statistik, rakyat butuh harga yang terjangkau," ujar Farhan. 

ISMEI Wilayah II juga mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi APBN 2026. Farhan menilai pemaksaan program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp335 triliun adalah langkah yang sangat  di tengah ruang fiskal yang sempit dan ancaman defisit APBN melampaui 3% PDB.

"Nalar teknokrasi harus dikedepankan di atas ego politik. Daripada menghabiskan anggaran untuk MBG yang tidak tepat sasaran dalam kondisi krisis, lebih baik realokasikan dana tersebut menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp500 ribu/bulan bagi rumah tangga hingga persentil ke-50. Kebutuhan anggaran BLT hanya sekitar Rp140,7 triliun, jauh lebih efisien untuk menjaga konsumsi domestik dan daya beli rakyat bawah di Sumatera," katanya.

Untuk itu ISMEI Wilayah II meminta agar Gubernur Riau, Sumbar, Jambi, dan Kepri segera menetapkan status Siaga Ekonomi dan merealokasi Dana Transfer Umum (DTU) untuk subsidi biaya angkut logistik pangan daerah guna meredam inflasi Lebaran.

"Pemerintah Pusat dan DPR RI juga segera melakukan revisi APBN 2026 untuk memperkuat jaring pengaman sosial melalui BLT yang tepat sasaran, bukan program populis yang membebani struktur belanja," terangnya. 

Baca Juga: 500 Hektare Lahan Gambut Hangus di Riau, Polres Pelalawan Tangkap Tersangka Karhutla

Farhan meminta agar pemerintah dapat menghentikan segala gimmick politik. Tugas pemerintah adalah mitigasi risiko nyata, bukan sibuk membangun opini aman yang bertolak belakang dengan fakta pasar.

"Pasar tidak pernah berbohong. Rupiah 17.000 adalah bukti kegagalan nalar pemimpin dalam membaca risiko global. ISMEI Wilayah II akan terus mengawal penderitaan rakyat dari meja kajian hingga ke jalanan jika pemerintah tetap bebal terhadap realitas ekonomi yang sedang berdarah," pungkas Farhan.