Transformasi AI: Ancaman Otomasi atau Peluang Efisiensi Ekonomi?

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyatakan kecerdasan buatan atau (Artificial Intelligence/AI) akan berdampak nyata di pasar kerja. Menurutnya AI tidak hanya menghapus pekerjaan, tetapi juga mengubah isi dari pekerjaan itu sendiri.

"Tugas administratif, analisis rutin, layanan pelanggan, akuntansi dasar, pemrosesan dokumen, dan pekerjaan berbasis pola akan makin mudah diotomasi," kata dia kepada WartaEkonomi, Minggu (26/4/2026).

Baca Juga: PHK Mengintai, 85 Juta Pekerjaan Terancam Hilang Gegara AI

Syafruddin menuturkan, berdasarkan data Organisation for Economic Co-operation and Developmen (OECD) sekitar 27 persen pekerjaan di negara OECD berada pada risiko otomatisasi tinggi. 

Fakta ini, kata dia, menuntut pemerintah untuk bertindak cepat. Menurutnya pendidikan vokasional harus berubah, pelatihan ulang pekerja harus diperluas, dan perusahaan harus membagi kenaikan produktivitas secara lebih adil. 

"Jika manfaat AI hanya dinikmati pemilik modal dan pekerja berkeahlian tinggi, ketimpangan pendapatan akan melebar dan stabilitas sosial akan melemah," kata dia.

Tidak sampai di situ, AI juga dinilai akan memengaruhi stabilitas harga. Karena satu sisi, AI dapat menurunkan biaya produksi melalui otomasi, prediksi permintaan, efisiensi logistik, dan pengelolaan persediaan. 

Di sisi lain, AI dapat memperkuat konsentrasi pasar. Perusahaan besar yang menguasai data, komputasi, dan platform dapat memperbesar kekuatan harga. 

"Dalam struktur pasar seperti ini, efisiensi tidak otomatis sampai kepada konsumen. Pemerintah perlu menjaga persaingan usaha, transparansi algoritma, keamanan data, dan perlindungan konsumen agar AI tidak berubah menjadi sumber rente digital," jelas dia.

Bagi Indonesia, lanjut Syafruddin, AI harus masuk ke dalam strategi stabilitas makro. Ekonomi nasional sedang menghadapi tekanan rupiah, subsidi energi, yield SBN, CDS, kebutuhan pembiayaan, serta tuntutan penerimaan pajak yang lebih kredibel.

AI dalam hal ini dapat membantu memperkuat administrasi pajak, mendeteksi restitusi berisiko, memperbaiki sasaran subsidi, mempercepat layanan publik, dan meningkatkan produktivitas UMKM. 

"Pemerintah perlu melihat AI sebagai instrumen reformasi ekonomi, bukan sekadar proyek teknologi. Stabilitas ekonomi masa depan akan ditentukan oleh kemampuan negara mengubah AI menjadi produktivitas, pekerjaan bermutu, harga yang terkendali, dan tata kelola yang lebih bersih," tutur dia.

Pada akhirnya, kata Syafruddin, negara yang mampu mengintegrasikan AI ke sektor produktif akan memperoleh efisiensi, daya saing, dan pertumbuhan.

Baca Juga: Sebut Kripto Bakal Jadi Sistem Keuangan Masa Depan, Alchemy: Bukan Dijalankan Manusia, Tapi AI

Sebaliknya, negara yang lambat menyiapkan tenaga kerja, infrastruktur data, dan regulasi akan menghadapi ketimpangan baru, pengangguran friksional, serta tekanan sosial.