Suhu Politik Israel Memanas, Naftali Bennett Bentuk Koalisi dan Netanyahu Digoyang Kasus Korupsi

Di tengah rapuhnya status gencatan senjata dengan Iran dan Hizbullah, suhu politik dalam negeri Israel kian bergejolak.

Posisi Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu saat ini tengah menghadapi tekanan ganda menjelang Pemilu Oktober mendatang, seiring menguatnya oposisi dan berlanjutnya proses hukum yang menjeratnya.

Pada Minggu (26/4), mantan PM Israel Naftali Bennett bersama pemimpin oposisi Yair Lapid mendeklarasikan koalisi politik baru bernama "Together". Aliansi ini dibentuk untuk menantang dominasi blok sayap kanan yang dipimpin Netanyahu.

Bennett yang ditunjuk memimpin koalisi tersebut berjanji akan membentuk komisi penyelidikan negara terkait serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 jika terpilih.

Baca Juga: Praka Rico Gugur karena Serangan Tank Israel, Begini Sikap Kemenlu

Sementara itu, Lapid menilai pembentukan aliansi ini sebagai langkah awal untuk mengubah arah kebijakan negara.

Di saat yang sama, tekanan terhadap Netanyahu juga datang dari proses hukum. Pada Selasa (28/4), ia kembali menghadiri sidang kasus korupsi yang sebelumnya sempat beberapa kali ditunda dengan alasan keamanan.

Netanyahu telah didakwa sejak 2020 atas tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Jika terbukti bersalah, ia menghadapi ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun untuk dakwaan suap, serta tambahan hukuman untuk dakwaan lainnya.

Persaingan politik diperkirakan berlangsung ketat. Berdasarkan jajak pendapat terbaru media Walla pada Senin (27/4), partai Likud yang dipimpin Netanyahu diproyeksikan meraih 28 kursi parlemen, sementara aliansi "Together" berada tepat di belakangnya dengan 27 kursi.

Para analis menilai peta kekuatan ini masih sangat dinamis, terutama dengan peran mantan Kepala Staf IDF, Gadi Eisenkot. Partainya diprediksi mampu meraih sekitar 15 kursi, yang berpotensi menjadi penentu dalam pembentukan koalisi pemerintahan.

Sejumlah pengamat menyebut aliansi Bennett-Lapid memiliki peluang menarik dukungan publik jika mampu fokus pada isu-isu domestik seperti reformasi wajib militer, pemulihan ekonomi, dan penolakan terhadap perubahan sistem peradilan.

Di sisi lain, tekanan politik dan hukum terhadap Netanyahu diperkirakan akan memengaruhi arah kebijakan pemerintahannya.

Kabinet yang dipimpinnya kemungkinan akan semakin menonjolkan isu keamanan eksternal serta mengambil sikap lebih tegas dalam kebijakan luar negeri dan militer.