BNI Edukasi Diaspora di Hong Kong untuk Cegah Kejahatan Finansial

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memperluas program edukasi keterbukaan informasi publik dan literasi keuangan ke Hong Kong pada 26 April 2026, sebagai upaya meningkatkan perlindungan diaspora Indonesia dari risiko kejahatan finansial. Kegiatan yang digelar di Galeri BNI Hong Kong ini merupakan bagian dari strategi memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap risiko penipuan berbasis digital.

Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan dihadiri Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik KIP Samrotunnajah Ismail, Konsul Perdagangan KJRI Hong Kong Aldin Jauhari, serta General Manager BNI Hong Kong Farid Faraitody. Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari Menteri Perdagangan Budi Santoso melalui video sambutan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang jatuh pada 30 April.

“Melalui kegiatan ini, BNI ingin memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya PMI di Hong Kong, terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan finansial,” kata Okki dalam keterangan tertulis.

Dalam kegiatan tersebut, BNI menyoroti meningkatnya kejahatan finansial yang menyasar diaspora, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Modus penipuan dinilai semakin kompleks, mulai dari manipulasi emosional hingga penyalahgunaan identitas lembaga keuangan.

Salah satu modus yang marak adalah love scam, di mana pelaku membangun hubungan palsu melalui media sosial sebelum meminta uang. Selain itu, terdapat penipuan yang mengatasnamakan call center bank dengan dalih adanya masalah rekening untuk memperoleh data pribadi nasabah.

BNI menegaskan bahwa bank tidak pernah meminta data rahasia seperti OTP, PIN, atau kata sandi, serta tidak meminta transfer dana melalui telepon. Perseroan juga mengingatkan risiko hukum dari praktik money mule atau jual beli rekening, serta potensi kerugian akibat penyebaran informasi palsu terkait investasi.

Komisioner KIP Samrotunnajah Ismail menilai literasi informasi dan keuangan menjadi kebutuhan penting bagi diaspora di tengah meningkatnya risiko kejahatan finansial.

“Momentum edukasi seperti ini penting bagi diaspora, bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan untuk membangun tata kelola yang baik, dan memberikan dampak nyata yang positif jika informasi tersebut dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

BNI juga mengimbau masyarakat untuk mengenali tanda-tanda penipuan, seperti tawaran tidak masuk akal, desakan transaksi cepat, permintaan data pribadi, hingga penggunaan kode QR yang tidak jelas. Dalam kondisi tersebut, masyarakat diminta menghentikan interaksi dan melakukan verifikasi kepada pihak resmi.

Baca Juga: BNI Terbitkan AT1 Senilai Rp11,9 Triliun, Permintaan Investor Oversubscribe 3,6 Kali

Baca Juga: BNI Catat Kinerja Solid Kuartal I 2026, Ditopang Fundamental Kinerja dan Transformasi Bisnis

Baca Juga: BNI Catat Laba Rp5,6 Triliun pada Kuartal I 2026, Kredit Tumbuh 20,1%

Sebagai langkah mitigasi, BNI mendorong nasabah untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan berkonsultasi dengan pihak terpercaya sebelum mengambil keputusan finansial.

“Jika terjadi penipuan, nasabah diimbau segera menghubungi bank dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang,” kata Okki.

Melalui perluasan edukasi keterbukaan informasi dan literasi keuangan ke luar negeri, BNI memperkuat peran dalam membangun ekosistem keuangan yang transparan dan aman, sekaligus merespons meningkatnya risiko kejahatan finansial lintas negara yang menyasar masyarakat Indonesia di luar negeri.