Kredit Foto: Antara/Idhad Zakaria
Rencana pemerintah melalui Danantara untuk masuk ke industri ride hailing dinilai berpotensi mengubah struktur pasar dan dinamika persaingan di sektor transportasi digital.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keterlibatan langsung pemerintah sebagai pelaku usaha berisiko mengganggu keseimbangan ekosistem yang selama ini didominasi sektor swasta.
Wijayanto mengatakan, secara ideal layanan ride hailing tetap dikelola oleh swasta, sementara pemerintah fokus pada penguatan transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas.
“Idealnya ride hailing dikelola swasta, dan pemerintah fokus pada pengembangan transportasi publik. Ride hailing fokus pada last mile dan first mile,” ujarnya kepada Warta Ekonomi, Selasa (5/5/2026).
Menurut Wijayanto, fungsi utama transportasi berbasis aplikasi adalah melengkapi layanan transportasi publik, bukan menggantikannya. Karena itu, perubahan peran pemerintah dari regulator menjadi operator dinilai berpotensi menciptakan inefisiensi dalam pengelolaan bisnis.
Baca Juga: Danantara Masuk ke Industri Ojek Online, Ini Dampaknya
Baca Juga: Potongan Ojol Turun Jadi 8%, Driver Belum Tentu Untung
Ia menilai pemerintah seharusnya tetap berperan sebagai regulator dan fasilitator untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, bukan menjadi pelaku langsung dalam industri.
“Pemerintah menjadi menguasai seluruh lini ekonomi, padahal pemerintah bukanlah pihak yang paling efisien dalam mengelola bisnis,” ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Azka Elfriza
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: