- Home
- /
- Government
- /
- Government
Ajak Rakyat Kawal ART Indonesia-US, Anggota DPR RI PDIP Banyu Biru Djarot: Negosiasi Harus Win-Win
Kredit Foto: Istimewa
Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan, Banyu Biru Djarot, menegaskan negosiasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat harus dikawal secara serius, menyeluruh, dan terukur oleh seluruh elemen bangsa.
Menurut dia, pengawasan terhadap proses negosiasi perlu dilakukan secara ketat di tengah ketidakpastian geopolitik global yang terus berkembang. Banyu menilai setiap tahapan perundingan harus dicermati secara detail karena menyangkut kepentingan strategis dan martabat bangsa.
“Ditengah ketidakpastian konflik geopolitik, ART harus dikawal rakyat secara mikroskopik dengan menggunakan dengan menggunakan ‘kaca pembesar’, karena kata daulat dan merdeka adalah diksi substantif yang harus menjadi spirit dalam negosiasi berjenjang atas tarif resiprokal antara Indonesia & Amerika, dalam hal ini menyangkut marwah bagi bangsa Indonesia,” ujar Banyu Biru.
Ia mengingatkan agar setiap klausul dalam ART dicermati secara rinci agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan kepentingan nasional. Menurutnya, berbagai kesepakatan lintas sektor harus tetap berada dalam koridor kedaulatan negara.
“Harus dipastikan berbagai deal di berbagai lini jangan sampai ada yang mencederai kedaulatan dan independensi negara kita. Kita tidak boleh tergelincir dalam perjanjian yang justru mengunci ruang gerak bangsa sendiri,” tegasnya.
Banyu menekankan pengawalan terhadap ART tidak boleh dilakukan secara parsial. Menurut dia, proses tersebut harus melibatkan partisipasi publik sebagai bentuk kontrol demokratis, sekaligus memastikan legitimasi rakyat tetap menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan.
“Pengawalan ART ini harus dilakukan secara kolektif, Isu nya adalah nego nego per items yang harus menguntungkan kedua belah pihak, harus win win solutions. Meminimalisir hal yang asimetris dalam perundingan adalah kunci, makanya kita harus bantu kawal pemerintah kasih masukan dan memonitor perjalanan negosiasi ini,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti potensi dampak langsung ART terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya industri tekstil nasional yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi rakyat sekaligus penyerap tenaga kerja.
“Jangan sampai perjanjian ini justru memukul pelaku UMKM tekstil kita. Mereka adalah salah satu garda depan ekonomi rakyat. Negara wajib hadir memastikan mereka terlindungi dari persaingan yang tidak seimbang,” katanya.
Selain sektor riil, Banyu turut menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan digital Indonesia, terutama terkait potensi masuknya klausul perdagangan berbasis teknologi dan data dalam ART. Ia menegaskan perlindungan data harus menjadi perhatian utama dalam proses negosiasi.
“Data adalah the new oil sekaligus aset bangsa. Dalam era ekonomi digital, perlindungan data tidak boleh dikompromikan. Kita harus memastikan bahwa setiap klausul terkait perdagangan digital tetap tunduk pada kepentingan nasional dan keamanan data Indonesia,” ujarnya.
Dalam kapasitasnya sebagai legislator, Banyu menegaskan DPR akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah secara maksimal untuk memastikan proses negosiasi tetap berada dalam koridor kepentingan nasional.
“Kami memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawasi setiap langkah pemerintah dan memastikan seluruh proses ART tetap berada dalam koridor kepentingan nasional, Kita juga harus lihat korelasi dengan posisi geopolitik terkini. Perkembangan perang Iran, posisi Amerika, energi dunia, posisi Negara Eropa, ini adalah peta mozaic yang masih terus berdinamika, seluruh faktor harus di perhitungkan dalam negosiasi ini,” tegasnya.
Baca Juga: Target Pertumbuhan 8%, Indonesia Perkuat Perjanjian Dagang dengan Mitra Global
Ia menambahkan, transparansi berbasis data menjadi elemen penting agar publik dapat terlibat aktif dalam pengawasan. Menurut dia, hal itu sejalan dengan penguatan kebijakan Satu Data Indonesia yang saat ini tengah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang di Badan Legislasi DPR RI.
“Ini adalah momentum kebangsaan. Kita wajib secara kolektif memberi masukan dan ikut mengawal dengan kaca pembesar, atau secara mikroskopik. Meminjam istilah inggris itu ada adagium 'The devil seats in details'. Ayo kita cermati. Karena ini hasilnya berdampak riil pada nasib jutaan wong cilik yang berada di struktur ekonomi menengah kebawah, para pelaku UMKM,” tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: