Pertimbangkan Dampak bagi Indonesia, CISFED Desak Pemerintah Ambil Langkah Lebih Tegas pada Konflik di Palestina

Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah yang lebih tegas dan konsisten terhadap Israel di tengah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat Palestina.

Dalam rilis media yang diterbitkan pada 8 Mei 2026, CISFED menilai kondisi di Palestina telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan dan menunjukkan indikasi kuat adanya pelanggaran hukum internasional. Organisasi tersebut menyinggung berbagai instrumen hukum internasional, mulai dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Jenewa, hingga Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.

Ketua CISFED, Farouk Abdullah Alwyni, menyatakan bahwa pandangan International Court of Justice serta laporan Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, semakin menegaskan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil Palestina dan perlunya akuntabilitas global atas dugaan pelanggaran kemanusiaan.

CISFED menilai Indonesia perlu mempertahankan konsistensi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus menolak agresi militer Israel ke sejumlah negara di kawasan Asia Barat seperti Lebanon, Suriah, dan Iran yang dinilai dapat memperluas konflik regional.

Organisasi tersebut juga menyoroti dampak langsung konflik terhadap Indonesia. Mereka menyinggung insiden tewasnya pasukan penjaga perdamaian Indonesia serta pengambilalihan Rumah Sakit Indonesia di Gaza oleh militer Israel sebagai bukti bahwa konflik Palestina tidak lagi menjadi isu yang jauh bagi masyarakat Indonesia.

“Karena itu, Indonesia perlu mengambil sikap yang lebih tegas, konsisten, dan berbasis prinsip kemanusiaan serta hukum internasional,” demikian pernyataan CISFED.

Selain persoalan geopolitik, CISFED turut mengingatkan pemerintah dan masyarakat mengenai potensi penetrasi kepentingan yang disebut berkaitan dengan Zionisme Israel di sektor ekonomi dan politik pemikiran di Indonesia.

Salah satu yang disorot ialah keberadaan PT Ormat Geothermal Indonesia yang disebut memiliki keterkaitan historis dengan jaringan korporasi global Israel. CISFED meminta pemerintah memperkuat proses due diligence terhadap investasi asing, khususnya di sektor-sektor strategis seperti energi.

Dalam rilis tersebut, CISFED juga menyinggung sorotan publik terhadap seorang mantan personel tentara Israel bernama Shachar Gonen yang dikabarkan menjalankan bisnis properti di Bali. Menurut mereka, hal itu memunculkan diskursus mengenai perlunya pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas warga negara asing yang memiliki latar belakang dugaan keterlibatan dalam konflik kemanusiaan.

Selain itu, CISFED menyoroti dinamika terkait batalnya kunjungan tokoh Palestina Basem Naim ke Indonesia. Dalam rilis disebutkan bahwa Basem Naim dikenal memiliki kontribusi dalam mendukung berdirinya Rumah Sakit Indonesia di Gaza sehingga ketidakhadirannya memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina.

Baca Juga: Ini Alasan Kenapa Kata 'Palestina' dan 'Gaza' Tidak Ada Dalam Klausul Gencatan Senjata AS-Iran

Di sisi lain, CISFED mengingatkan masyarakat agar mewaspadai berkembangnya provokasi sektarian, ekstremisme takfiri, serta arus pemikiran Christian Zionism yang dinilai berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Menurut CISFED, pengalaman konflik di kawasan Asia Barat dan Asia Selatan menunjukkan bahwa konflik internal dapat melemahkan suatu bangsa dan menghambat kemajuan nasional.

“Indonesia diharapkan tetap berdiri teguh pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan menjaga persatuan internal, serta menjadi kekuatan moral yang mendorong terciptanya dunia yang lebih adil dan bermartabat,” tulis pernyataan CISFED.