Deklarasi Netral Tidak Cukup Lindungi Kedaulatan Negara dari Ancaman Global

Menghadapi dinamika geopolitik global yang kian memanas, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa sekadar berlindung di balik asas non-blok tidak lagi cukup untuk menjaga kedaulatan. Indonesia kini secara tegas mengedepankan prinsip value-based realism (realisme berbasis nilai), yang memadukan diplomasi aktif dengan penguatan militer serta ketahanan nasional secara mandiri.

Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Hamdan Hamedan. Mengutip pelajaran sejarah dari Perang Peloponnesia (Thucydides Trap), Hamdan mencontohkan nasib tragis Pulau Melos yang tetap dihancurkan oleh kekuatan hegemon meski telah ratusan tahun menyatakan diri netral.

"Pelajarannya jelas, deklarasi netralitas tidak akan cukup melindungi sebuah negara dari ancaman global jika tidak dibarengi dengan kekuatan militer," jelas Hamdan dalam siniar Geolive.

Oleh karena itu, langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat postur pertahanan militer dinilai sudah sangat tepat. Berpedoman pada prinsip Si vis pacem, para bellum (jika ingin damai, bersiaplah untuk perang), pembangunan militer Indonesia difokuskan murni untuk menciptakan efek gentar (deterrence effect), bukan untuk invasi.

Kekuatan militer tersebut turut ditopang oleh pertahanan di sektor dalam negeri melalui konsep Food, Energy, and Water (FEW). Pemerintah saat ini telah sukses membangun penyangga (buffer) agar Indonesia terinsulasi dari guncangan krisis global.

Langkah konkret yang dilakukan meliputi peningkatan stok beras untuk menjaga stabilitas harga pangan, diversifikasi sumber minyak, hingga percepatan transisi ke bahan bakar nabati (biodiesel B40 menuju B50).

Di saat yang sama, Indonesia memastikan tidak akan berpaling dari isu kemanusiaan global. Pemerintah berkomitmen melakukan segala cara (no stone left unturned) di berbagai meja perundingan internasional untuk memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi bangsa Palestina.