Bos KoinWorks Ditahan, KoinP2P Tegaskan Komitmen Kooperatif dalam Proses Hukum

Platform fintech lending KoinP2P buka suara terkait proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta atas dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui platform KoinWorks dengan nilai mencapai sekitar Rp600 miliar.

Manajemen KoinP2P menyatakan menghormati proses hukum yang berlangsung dan menegaskan operasional perusahaan tetap berjalan normal, termasuk layanan kepada pengguna dan proses penagihan (collection) terhadap borrower.

“Menanggapi perkembangan proses hukum di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan pelanggaran hukum atas pemberian fasilitas kredit yang melibatkan KoinP2P, Perseroan menyatakan akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence),” demikian pernyataan resmi KoinP2P, Senin (11/5/2026).

Baca Juga: Bos KoinWorks Jadi Tersangka, OJK Langsung Panggil Pemegang Saham

Baca Juga: Pendiri hingga Direktur KoinWorks Ditahan, Ini Rekam Jejaknya

KoinP2P menjelaskan perkara tersebut berkaitan dengan salah satu skema kerja sama pendanaan institusi (channeling) dengan BRI. Dalam skema tersebut, penyaluran pembiayaan dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara platform dan BRI sesuai peran masing-masing pihak.

“KoinP2P menghormati proses yang saat ini berjalan dan percaya bahwa seluruh fakta serta peran masing-masing pihak dalam skema kerja sama penyaluran pendanaan tersebut akan dapat dijelaskan secara lebih utuh dan transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” tulis manajemen.

Sebelumnya, Kejati DKI Jakarta menahan tiga petinggi PT Lunaria Annua Teknologi (LAT), perusahaan pemilik platform fintech lending KoinWorks, terkait dugaan korupsi penyaluran kredit BRI melalui platform tersebut.

Ketiga tersangka yakni Bernard Adrianto Arifin selaku Direktur Operasional PT LAT periode 2021 hingga sekarang, Benedicto Haryono selaku Direktur Utama PT LAT periode 2015–2022 yang kini menjabat komisaris, serta Jonathan Bryan selaku Direktur Utama PT LAT sejak 2024.

Penyidik Kejati DKI Jakarta menyebut ketiganya diduga terlibat dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan analisis yang tidak layak dan melanggar hukum.

“Peranan masing-masing tersangka selaku pengurus PT LAT pemilik fintech KoinWorks bekerja sama didasarkan analisis yang tidak layak dan mengajukan serta menyalurkan pembiayaan secara melawan hukum dari PT BRI Persero kepada beberapa nasabah dengan cara memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi, sehingga dilakukan pencairan kredit sekitar Rp600 miliar,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Dapot Dariarma dalam keterangannya.