Prabowo Terima Dana Rp10 Triliun dari Hasil Penertiban Kawasan Hutan

Presiden Prabowo Subianto menyatakan dana hasil penertiban kawasan hutan senilai Rp10,27 triliun dapat digunakan untuk memperbaiki sekitar 5.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Dana tersebut berasal dari denda administratif dan penyelamatan keuangan negara hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sepanjang 2026.

Penyerahan dana dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di hadapan Presiden Prabowo dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Nilai dana yang diserahkan mencapai Rp10.270.051.886.464.

Presiden Prabowo mengatakan dana hasil penyelamatan keuangan negara tersebut akan diarahkan untuk pembangunan fasilitas publik, terutama layanan kesehatan di daerah.

“Laporan dari Menteri Kesehatan, kita punya 10 ribu puskesmas sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. Saya bilang butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu, kira-kira satu puskesmas Rp2 miliar. Jadi kita butuh kurang lebih Rp20 triliun, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas dengan Rp10 triliun,” ujar Prabowo.

Selain dana administrasi, pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan perkebunan kelapa sawit tahap tujuh hasil penguasaan kembali Satgas PKH. Penyerahan dilakukan dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan, kemudian diteruskan kepada CEO Danantara Dony Oskaria dan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani.

Baca Juga: Prabowo: Saya Sering Diejek, Tapi Tak Ragu Bangun Ribuan Kapal Nelayan

Baca Juga: Prabowo Sebut Indonesia Kini Dihormati karena Swasembada Pangan

Baca Juga: Presiden Prabowo Pastikan Program MBG dan Digitalisasi Sekolah Terus Diperluas

Prabowo menegaskan pemerintah akan memanfaatkan hasil penyelamatan aset dan keuangan negara untuk memperbaiki berbagai fasilitas umum, termasuk sekolah dan sarana transportasi di wilayah yang masih tertinggal.

“Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok tersebut,” tegasnya.

Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibentuk pemerintah untuk melakukan penguasaan kembali kawasan hutan yang digunakan secara tidak sah, termasuk aktivitas perkebunan dan usaha lain di area hutan negara. Penertiban tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat tata kelola kawasan hutan.