Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Berburu 'Harta Karun' Abad-21: Mampukah RI Pecahkan Hegemoni China di Logam Tanah Jarang?

Berburu 'Harta Karun' Abad-21: Mampukah RI Pecahkan Hegemoni China di Logam Tanah Jarang? Kredit Foto: Rahmat Dwi Kurniawan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah terus memacu akselerasi pengembangan industri logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) sebagai pilar baru hilirisasi mineral strategis nasional. Meski potensi sumber daya melimpah, Indonesia kini tengah berpacu dengan waktu untuk memecahkan kebuntuan teknologi pengolahan guna melepaskan diri dari hegemoni absolut Tiongkok.

Chairman Indonesia Mining Institute (IMI) sekaligus Guru Besar Teknik Pertambangan ITB, Irwandy Arif, mengungkapkan bahwa peta jalan industri LTJ nasional masih berada pada fase embrional. Penguasaan teknologi pemrosesan menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar jika Indonesia ingin masuk dalam rantai pasok global, terutama untuk kebutuhan industri magnet permanen kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

“Jadi kalau kita bicara logam tanah jarang di Indonesia ini sebenarnya belum ada yang pengalaman, Pak. Jadi kita masih pada tahap awal. Target akhirnya menuju ke skala ekonomi, di mana kita belum punya sama sekali untuk hilirisasi penuh dari logam tanah jarang,” ujar Irwandy agenda BIM yang diselenggarakan secara daring, dikutip Jumat, (15/5/2026). 

Menakar Kekuatan Tiongkok

Berdasarkan data yang dihimpun, pasar REE global saat ini masih berada dalam cengkeraman Tiongkok. Negeri Tirai Bambu tersebut tidak hanya menguasai 35% cadangan dunia atau setara 167 juta ton, tetapi juga memegang kendali pada sisi hilir.

Irwandy memaparkan bahwa Tiongkok mendominasi 68% hingga 70% produksi tambang REE dunia. Namun, angka yang lebih krusial terlihat pada sisi pemurnian. “Lebih dari 90%, persisnya kurang lebih 91%, itu proses pemurnian dan pemisahan global dikuasai oleh mereka juga,” tegasnya.

Kondisi ini memicu risiko pasokan (supply risk) global, terutama sejak 2021 di mana defisit neodymium-praseodymium (NDPR) oksida diprediksi terus melebar. Permintaan NDPR global tercatat sebesar 30.000 ton pada 2014 dan diproyeksikan melonjak dua kali lipat menjadi lebih dari 60.000 ton pada 2030.

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Dwi Aditya Putra