Berburu 'Harta Karun' Abad-21: Mampukah RI Pecahkan Hegemoni China di Logam Tanah Jarang?

Pemerintah terus memacu akselerasi pengembangan industri logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) sebagai pilar baru hilirisasi mineral strategis nasional. Meski potensi sumber daya melimpah, Indonesia kini tengah berpacu dengan waktu untuk memecahkan kebuntuan teknologi pengolahan guna melepaskan diri dari hegemoni absolut Tiongkok.

Chairman Indonesia Mining Institute (IMI) sekaligus Guru Besar Teknik Pertambangan ITB, Irwandy Arif, mengungkapkan bahwa peta jalan industri LTJ nasional masih berada pada fase embrional. Penguasaan teknologi pemrosesan menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar jika Indonesia ingin masuk dalam rantai pasok global, terutama untuk kebutuhan industri magnet permanen kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

“Jadi kalau kita bicara logam tanah jarang di Indonesia ini sebenarnya belum ada yang pengalaman, Pak. Jadi kita masih pada tahap awal. Target akhirnya menuju ke skala ekonomi, di mana kita belum punya sama sekali untuk hilirisasi penuh dari logam tanah jarang,” ujar Irwandy agenda BIM yang diselenggarakan secara daring, dikutip Jumat, (15/5/2026). 

Menakar Kekuatan Tiongkok

Berdasarkan data yang dihimpun, pasar REE global saat ini masih berada dalam cengkeraman Tiongkok. Negeri Tirai Bambu tersebut tidak hanya menguasai 35% cadangan dunia atau setara 167 juta ton, tetapi juga memegang kendali pada sisi hilir.

Irwandy memaparkan bahwa Tiongkok mendominasi 68% hingga 70% produksi tambang REE dunia. Namun, angka yang lebih krusial terlihat pada sisi pemurnian. “Lebih dari 90%, persisnya kurang lebih 91%, itu proses pemurnian dan pemisahan global dikuasai oleh mereka juga,” tegasnya.

Kondisi ini memicu risiko pasokan (supply risk) global, terutama sejak 2021 di mana defisit neodymium-praseodymium (NDPR) oksida diprediksi terus melebar. Permintaan NDPR global tercatat sebesar 30.000 ton pada 2014 dan diproyeksikan melonjak dua kali lipat menjadi lebih dari 60.000 ton pada 2030.

Rejeki Nomplok di Mamuju

Di tengah tantangan tersebut, Indonesia menemukan titik terang melalui penemuan deposit primer di Mamuju, Sulawesi Barat. Selama ini, LTJ di Indonesia mayoritas merupakan mineral ikutan dari komoditas timah, nikel, maupun bauksit.

“Ada satu tempat di Indonesia yaitu di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang mengandung mineral logam tanah jarang primer. Jadi bukan mineral ikutan,” kata Irwandy.

Data eksplorasi menunjukkan kadar total LTJ di Mamuju mencapai kisaran 4.500 hingga 6.000 ppm, jauh melampaui kadar di Bangka Belitung yang berada di level 1.000-2.391 ppm. Hal ini menempatkan Mamuju sebagai prioritas strategis nasional selain wilayah Parmonangan di Tapanuli Utara yang memiliki potensi kadar 2-1.400 ppm dengan tipe endapan lateritik residual.

Konsolidasi BUMN: BIM dan PT Perminas

Untuk mengeksekusi potensi tersebut, pemerintah telah membentuk instrumen kelembagaan baru. Selain Badan Industri Mineral (BIM), telah dibentuk pula PT Perminas yang akan difokuskan menangani tata kelola LTJ. Langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mengintegrasikan hulu hingga hilir.

Namun, rekam jejak kerja sama internasional menunjukkan tantangan besar dalam transfer teknologi. Irwandy mencatat, rintisan kerja sama PT Timah Tbk dengan pemain global seperti Lynas Corporation (Australia/Malaysia), Less Common Metals (Inggris), hingga Canada Rare Earth Corporation sejak 2018 hingga 2021 masih menemui jalan terjal.

"Sampai dengan saat ini Indonesia belum memiliki teknologi pengolahan atau pemrosesan logam tanah jarang yang mencapai skala ekonomi. Ada beberapa yang mencoba sampai skala laboratorium, dan ada yang sudah sampai skala pilot di Tanjung Ular (Bangka) dan Tanjung Unggat (Kepri)," tuturnya.

Outlook Magnet Permanen

Fokus pemerintah saat ini diarahkan pada pengembangan magnet permanen. Sektor magnet diprediksi akan mendominasi konsumsi REE dunia, dengan kenaikan pangsa pasar dari 29% pada 2023 menjadi 41% pada 2034. Unsur Neodimium (ND) memegang peranan vital sebesar 25% dari total kebutuhan unsur untuk komponen motor listrik dan turbin angin.

Kendati demikian, Irwandy memberikan catatan kritis terkait aspek ESG (Environmental, Social, and Governance). Pengolahan LTJ berisiko menghasilkan limbah radioaktif akibat kandungan Torium. "Pembuangan tailing berpotensi bersifat radioaktif. Ini menjadi tantangan lingkungan serius yang harus dikelola secara ketat dan harus mematuhi standar ESG internasional," imbuhnya.

Hingga tahun 2023, data menunjukkan total sumber daya LTJ Indonesia mencapai 136.000 ton bijih, dengan tingkat keyakinan terukur baru sebesar 1.822 ton. Dengan eksplorasi yang baru menyentuh 9 dari 28 lokasi potensial, ruang pertumbuhan investasi di sektor ini masih sangat terbuka lebar bagi para pemain global yang bersedia melakukan transfer teknologi di tanah air.