Kredit Foto: Istimewa
Kasus keracunan massal kembali mencoreng Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memicu keresahan publik.
Salah satu suara keras datang dari pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, yang mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap dapur MBG bermasalah.
“Sampai kapan ada keracunan begini. Mesti ditindak tegas itu dapur MBG yang model begituan,” tulis Adi dalam akun X pribadinya, Sabtu (16/5).
Insiden terbaru terjadi di Surabaya, di mana sebanyak 131 peserta didik dirujuk ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia (RSIA IBI) akibat keracunan MBG. Dari jumlah tersebut, 124 pasien sudah diperbolehkan pulang, sementara tujuh lainnya masih menjalani perawatan.
Keracunan massal ini diduga bersumber dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bubutan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, pada Senin (11/5/2026).
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, turut hadir menjenguk para korban di RSIA IBI Surabaya pada Rabu (13/5/2026). Dalam kunjungannya, Pigai memberikan semangat kepada anak-anak agar segera pulih dan kembali bersekolah.
"Harus sembuh ya, sebentar lagi sembuh. Kalau sudah sembuh nanti harus kembali ke sekolah ya. Harus sekolah biar bisa raih semua cita-cita, nanti kalau sekolah bisa jadi menteri seperti saya," ucap Pigai.
Lebih lanjut, ia menegaskan negara wajib hadir untuk memastikan hak anak atas kesehatan, keamanan pangan, dan perlindungan terpenuhi secara optimal.
Baca Juga: Netizen Panas Bahas MBG, Hanya Dua Kejadian Bisa Hentikan Program Raksasa Ini
Baca Juga: Sempat Viral di X, Netizen: Hentikan MBG Sama dengan Bunuh Diri Politik
Pigai menilai program MBG merupakan langkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, menekan angka stunting, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, insiden keracunan harus menjadi bahan evaluasi serius.
"Program MBG ini pada dasarnya memiliki tujuan mulia untuk pemenuhan gizi anak-anak kita. Namun, jika terjadi kesalahan dalam proses pengelolaan makanan, khususnya di dapur, maka hal tersebut harus dievaluasi total dan ditindaklanjuti," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait: