Menteri Dody Hanggodo Kecolongan Ratusan Triliun Tiap Tahun, Pilih Gunakan Plt di Kementerian Pekerjaan Umum

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghadapi dinamika yang tidak ringan dalam menjalankan roda kementerian yang mengelola anggaran ratusan triliun rupiah setiap tahun. 

Di tengah upaya membenahi organisasi dan memastikan arahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, Dody justru dihadapkan pada persoalan serius di internal kementeriannya sendiri.

Dalam acara media briefing di Gedung Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026), Dody mengungkap adanya pejabat di lingkungan Kementerian PU yang memalsukan tanda tangannya pada sebuah dokumen.

"Ada satu fakta, betul itu, ada dokumen yang dipalsukan, dokumennya itu gak palsu, tapi tandatangan saya dipalsukan, nomor dokumennya berbeda dengan yang aslinya," kata Dody.

Pengakuan tersebut menjadi pukulan tersendiri bagi Dody. Ia mengaku merasa terpukul karena praktik pemalsuan bisa terjadi di kementerian yang mengelola dana dalam jumlah sangat besar.

"Saya terpukul, tertampar ternodai. Kalau tandatangan Menteri PU saja dipalsukan, ya gimana tandatangan yang lain ya seperti Dirjen, Sekjen dan lainnya. Ya itu fakta yang menyedihkan sampai berani terjadi palsu memalsukan di kementerian yang mengelola dana ratusan triliun tiap tahunnya," ujarnya.

Kasus tersebut telah dibawa ke jalur hukum. Dody memastikan persoalan pemalsuan tanda tangan itu sudah dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan saat ini tengah diproses.

"Sudah, sudah dilaporkan, dan sudah diproses secara hukum," kata dia.

Di saat bersamaan, Dody juga tengah melakukan penataan besar di internal Kementerian PU. Ia mengakui telah mencopot banyak pejabat eselon I dan II yang dinilai tidak sejalan dan tidak seirama dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Nggak hafal (berapa eselon I dan II yang diganti). Kalau saya sih nggak pernah saya hitung-hitung ya," kata Dody.

Perombakan tersebut membuat posisi sejumlah pejabat kini diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Menurut Dody, pola itu justru mempermudah dirinya dalam menjalankan pekerjaan dan memastikan arah kebijakan kementerian sesuai instruksi presiden.

"Makanya kan sekarang kalau Bapak-Ibu sekalian bisa lihat, kan sekarang banyak Plt kan? Sedikit yang Dirjen yang definitif ya. Karena ya itu ya terus terang agak saya setengah kapoklah mendingan pakai Plt," ujarnya.

Baca Juga: Menhub Butuh Rp800 Juta tapi Prabowo Beri Rp4 Triliun, Dana Sisa Akan Digunakan untuk Ini

Dody menilai sistem pelaksana tugas memberikan fleksibilitas lebih besar. Jika dinilai tidak sesuai kebutuhan kerja, pergantian bisa dilakukan lebih cepat.

Ia mengaku menerapkan pola yang menurutnya dilakukan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

"Saya jadi mikir, apa yang dikerjakan oleh Pak Menteri Pertanian itu memang betul. Banyak Plt, kalau nggak cocok ganti, nggak cocok ganti, nggak cocok ganti, sampai cocok. Ya, tapi saya juga harus menyadari ada beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan oleh seorang Plt. Karena kan ada beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh seorang pelaksana tugas, harus memang seorang definitif yang bisa dikejarkan," imbuhnya.