Rudy Mas’ud Jawab Desakan Mundur: Nanti Tanyakan Anggota Dewan di Sana

Ketegangan mewarnai audiensi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Kamis (21/5/2026). Dalam forum penyampaian aspirasi tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menghadapi tuntutan yang tidak hanya menyoroti kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga dorongan agar hak angket DPRD Kaltim segera digulirkan.

Selain itu, massa aksi juga mendesak Rudy Mas’ud untuk mundur dari jabatannya sebagai gubernur. Tuntutan tersebut muncul karena sejumlah kebijakan dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Merespons dorongan terkait hak angket, Rudy menegaskan bahwa proses tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan lembaga legislatif. Menurutnya, pemerintah provinsi tidak memiliki ruang untuk ikut campur dalam mekanisme yang menjadi bagian dari tugas DPRD.

“Karena di situ ada proses dan mekanisme. Nanti tanyakan anggota dewan di sana, ada aturan mainnya,” ujar Rudy Mas’ud.

Ia menjelaskan bahwa hak angket merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena itu, ia menegaskan tidak mempermasalahkan apabila mekanisme tersebut dijalankan selama mengikuti prosedur yang berlaku.

“Saya dukung hak angket. Tapi ranahnya itu di DPRD, bukan di sini,” tegasnya.

Dalam penjelasannya, Rudy juga menyinggung tugas dan fungsi lembaga legislatif yang tercantum dalam Pasal 20A ayat 1 UUD 1945, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Di sisi lain, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menegaskan tekanan terhadap pemerintah daerah akan terus berlanjut apabila tuntutan yang telah disampaikan tidak mendapat tanggapan serius.

Koordinator aksi, Jofan Ardiansyah, memastikan pihaknya menyiapkan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila belum ada respons konkret dari pemerintah daerah.

Baca Juga: Yakin Rudy Mas’ud Tak Terpengaruh Narasi Keliru, Walkot Samarinda Andi Harun Bantah Terlibat Aksi Masa yang Tuntut Hak Angket

“Kalau misalnya tuntutan pada hari ini tidak dipenuhi, kami akan lanjut dengan jilid-jilid selanjutnya, dengan massa yang lebih besar,” katanya.

Audiensi tersebut berlangsung dalam bentuk dialog dan penyampaian aspirasi antara massa aksi dengan pihak pemerintah provinsi. Namun hingga kegiatan berakhir, tidak ada penandatanganan berita acara maupun kesepakatan lanjutan terkait tuntutan yang disampaikan. Situasi itu membuat ruang tarik-menarik antara aspirasi massa dan mekanisme pemerintahan masih terbuka untuk berlanjut.