TNI AD: Film 'Pesta Babi' Bentuk Kebebasan Berpendapat, tapi Dari Mana Modal Pembuatannya?

Soal film "Pesta Babi", TNI Angkatan Darat (TNI AD) menilai sejumlah informasi yang ditampilkan dalam film tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi memperkeruh situasi di tengah masyarakat.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadsipenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan penayangan film tersebut merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang harus dihormati dalam kehidupan demokrasi.

"Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi, tetapi setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma kebencian ataupun distorsi terhadap institusi negara," kata Donny dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (29/5.2026) dikutip dari ANTARA.

Meski menyampaikan adanya informasi yang dinilai tidak sesuai fakta, Donny tidak menjelaskan secara rinci bagian mana dari film tersebut yang dianggap berbeda dengan kondisi di lapangan.

Baca Juga: Siapa Sosok TIW yang Kirim Sapi 1,1 ton ke Lingkungan Amien Rais? Benarkah Orang Dekat Presiden?

Selain menyoroti isi film, TNI AD juga meminta pihak pembuat film "Pesta Babi" untuk terbuka mengenai sumber pendanaan produksi film tersebut. Menurut Donny, keterbukaan tersebut penting agar publik mengetahui pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembuatan film.

"Karena transparansi penting untuk menjaga objektivitas. Ini bukan tuduhan, tetapi bagian dari keterbukaan publik. Kami tidak antikritik, tetapi kritik juga dibangun di atas data keseimbangan dan fakta lapangan," ujar Donny.