Isu Hak Angket Gubernur Kaltim Tak Goyahkan Rudy Mas’ud dan Seno Aji: Duetnya Tetap Kompak

Polemik usulan hak angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud memunculkan berbagai spekulasi politik di ruang publik. Namun, Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Timur memastikan hubungan Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji tetap solid serta tidak terganggu oleh dinamika politik yang berkembang.

Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry menilai munculnya berbagai narasi yang mengaitkan Wakil Gubernur Seno Aji dengan proses hak angket berpotensi menjadi bagian dari upaya memecah soliditas kepemimpinan daerah.

Baca Juga: 'Ada yang Manfaatkan Situasi,' Golkar Cium 'Sesuatu' di Balik Hak Angket Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud

Menurutnya, masyarakat perlu lebih berhati-hati menyikapi berbagai informasi yang beredar, terutama yang tidak disertai dasar dan fakta yang jelas.

“Kita jangan termakan dengan isu-isu soal itu. Di tengah kondisi politik seperti ini, banyak pihak yang memanfaatkan situasi,” ujar Sarkowi, dikutip Rabu (3/6/2026).

Ia menegaskan bahwa komunikasi dan kerja sama antara Rudy Mas’ud dan Seno Aji tetap berjalan normal. Keduanya masih menjalankan roda pemerintahan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Duet Rudy Mas’ud-Seno Aji tetap kompak. Mereka bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kolaborasi gubernur dan wagub tidak terganggu dengan polemik di Gedung Dewan,” tegasnya.

Sarkowi menilai berbagai spekulasi yang berkembang di media sosial mengenai hubungan kedua pemimpin daerah tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Karena itu, publik diminta tidak mudah terpengaruh oleh opini yang belum tentu sesuai fakta.

Di tengah polemik yang berkembang, Fraksi Golkar juga memastikan akan menghadiri rapat paripurna DPRD Kaltim terkait usulan hak angket yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni 2026.

Meski demikian, Sarkowi menegaskan kehadiran anggota Fraksi Golkar dalam rapat tersebut tidak dapat diartikan sebagai bentuk dukungan otomatis terhadap penggunaan hak angket.

“Namun, kehadiran Golkar dalam rapat bukan berarti otomatis mendukung penggunaan hak angket,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji juga telah membantah tudingan yang menyebut dirinya sebagai sosok di balik pengusulan hak angket terhadap Gubernur Rudy Mas’ud.

Seno mengaku mengetahui narasi tersebut dari berbagai informasi yang beredar di media sosial. Namun ia menegaskan tidak memiliki keterlibatan dalam proses yang merupakan kewenangan DPRD sebagai lembaga legislatif.

“Saya pastikan informasi itu tidak benar. Saya bukan dalang, saya wagub,” ujar Seno.

Menurutnya, tudingan tersebut muncul semata-mata karena posisinya sebagai wakil gubernur. Ia bahkan menyebut tuduhan yang diarahkan kepadanya sebagai bentuk “cocokologi politik”.

“Karena posisi saya sebagai wagub, saya dituding demikian? Ini cocokologi politik. Terlalu hebat kalau saya bisa mengatur itu. Saya juga tidak mau situasi ini,” katanya.

Meski mengaku dirugikan secara pribadi akibat tudingan tersebut, Seno memilih tidak membawa persoalan itu ke jalur hukum dan tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan bersama Gubernur Rudy Mas’ud.

Baca Juga: Dihadapkan Persidangan, Roy Suryo 'Cuma Tersenyum' Dengar Berkas Kasus Ijazah Jokowi Sudah Lengkap

Dengan penegasan dari Golkar maupun bantahan langsung dari Seno Aji, isu yang mencoba menggambarkan adanya keretakan hubungan antara gubernur dan wakil gubernur dinilai tidak sejalan dengan kondisi kerja sama pemerintahan yang saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya.