Lanjutan OTT Imigrasi Jakbar, KPK Cari Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pihaknya masih berupaya mencari keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, dalam rangkaian penyelidikan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tim penyidik masih terus melakukan pencarian terhadap Silmy Karim. Karena itu, KPK meminta yang bersangkutan untuk bersikap kooperatif selama proses penegakan hukum berlangsung.

"Tim masih terus melakukan pencarian," ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/6/2026) dikutip dari ANTARA.

Budi menegaskan bahwa upaya pencarian tersebut berkaitan dengan pengembangan kasus OTT yang dilakukan KPK di Imigrasi Jakarta Barat. Ia juga mengonfirmasi bahwa pencarian terhadap Silmy Karim masih menjadi bagian dari rangkaian peristiwa tangkap tangan tersebut.

"Benar, masih dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakbar," katanya.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, sebelumnya membenarkan adanya OTT yang berlangsung di instansi tersebut. Operasi tersebut menjadi OTT ke-11 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang 2026.

"Benar, ada OTT di Imigrasi Jakbar," ujar Fitroh.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK telah mengamankan belasan orang sejak operasi dimulai pada Selasa (2/6) malam. Salah satu pihak yang turut diamankan adalah Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat.

Tak hanya melakukan penangkapan, tim KPK juga masih bergerak di sejumlah daerah untuk mengembangkan perkara. Pada Rabu, aktivitas penyelidikan dan penindakan masih berlangsung di Bali serta Jawa Barat.

Dari operasi tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang bukti yang diamankan antara lain mobil, sepeda motor, uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, serta logam mulia emas.

Baca Juga: Bukan Pejabat BGN, KPK Gelar OTT di Jakarta Barat dan Amankan Belasan Orang

Sementara itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa OTT di Imigrasi Jakarta Barat berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA). Perkara tersebut disebut menyangkut layanan penerbitan kartu izin tinggal tetap (KITAP) dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS).

Hingga kini, KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut sembari melanjutkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang telah diamankan dalam operasi tangkap tangan di Imigrasi Jakarta Barat.