Prabowo Akui Berat Copot Dadan: Saya yang Angkat, Saya yang Kasih Bintang

Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak mudah mengambil keputusan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan itu tetap diambil setelah dirinya menerima laporan dugaan penyimpangan yang terjadi di tubuh lembaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengakuan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (3/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan proses yang terjadi sebelum akhirnya memutuskan mengganti pimpinan BGN.

Prabowo mengatakan dirinya mulai menaruh perhatian serius setelah menerima sejumlah laporan terkait Badan Gizi Nasional. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan meminta sejumlah lembaga melakukan pendalaman.

"Waktu saya mendapat laporan-laporan itu saya panggil Kepala BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain, saya tanya. Tolong saya mendapat laporan tentang BGN," kata Prabowo.

Langkah tersebut dilakukan karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar jutaan anak Indonesia. Karena itu, setiap laporan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program langsung mendapat perhatian khusus dari Presiden.

Meski demikian, Prabowo mengaku keputusan mencopot Dadan Hindayana dan dua wakilnya bukan perkara sederhana. Ia bahkan menyebut keputusan itu menjadi salah satu langkah yang cukup berat selama masa pemerintahannya.

Menurut Prabowo, Dadan bukan sosok asing dalam lingkaran pemerintahannya. Ia merupakan figur yang sebelumnya mendapatkan kepercayaan penuh untuk memimpin Badan Gizi Nasional sejak program MBG mulai dijalankan.

"Saya katakan berat bagi saya, waktu saya tanda tangan, berat. Ini orang yang saya angkat, ini orang saya kasih bintang, saya kasih pangkat," ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya unsur kepercayaan yang sebelumnya diberikan kepada Dadan. Namun di sisi lain, Prabowo menegaskan bahwa kepentingan masyarakat dan keberlangsungan program negara harus ditempatkan di atas kepentingan individu.

Presiden menegaskan Program Makan Bergizi Gratis dibangun dengan tujuan memperbaiki kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, program tersebut tidak boleh menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.

Prabowo mengingatkan seluruh mitra maupun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG agar tidak bermain-main dengan dana negara yang diperuntukkan bagi masyarakat. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap penyimpangan.

Menurutnya, uang yang digunakan dalam program MBG merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena itu, setiap indikasi pelanggaran harus ditindak secara tegas.

Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang merasa bisa mengakali sistem negara. Ia memastikan pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan mendukung aparat penegak hukum dalam mengusut berbagai dugaan penyimpangan.

"Kalau saudara merasa saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba aja," tegas Prabowo.

Pernyataan itu disampaikan di tengah proses hukum yang sedang berjalan terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025-2026.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka.

"Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan saudara DH, SS, dan LP berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan DH, SS, dan LP sebagai tersangka," kata Syarief.

Baca Juga: Prabowo Turun Tangan Urus Isi Piring MBG, Larang Telur Dadar dan Ayam Potong Terlalu Kecil

Kejaksaan Agung menduga ketiga tersangka terlibat dalam praktik mark up sejumlah proyek pengadaan barang di lingkungan BGN. Beberapa pengadaan yang disorot antara lain motor listrik, sepatu, tablet, hingga televisi berukuran 75 inci.

Kasus tersebut menjadi pukulan besar bagi Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Di tengah proses hukum yang berjalan, pemerintah memastikan pelaksanaan MBG tetap berlangsung dan tidak mengganggu layanan bagi para penerima manfaat.