Kenaikan Yield Obligasi Menjadi Langkah Penting Memulihkan Kepercayaan Investor
Kredit Foto: Pexels
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai kenaikan imbal hasil (yield) Obligasi Pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir merupakan perkembangan yang positif dan perlu disambut sebagai bagian dari proses normalisasi pasar keuangan domestik.
Menurut Fakhrul, setelah periode panjang dimana kurva imbal hasil pemerintah berada pada kondisi yang sangat datar (super flat), pasar kini mulai bergerak kembali ke arah yang lebih sehat dan mencerminkan harga risiko yang sebenarnya.
"Selama beberapa bulan terakhir kita melihat kondisi yang tidak normal. Kurva imbal hasil terlalu datar dan tidak sepenuhnya mencerminkan risiko yang sedang dihadapi perekonomian Indonesia maupun kondisi global. Kenaikan yield saat ini justru merupakan proses pemulihan fungsi pasar yang sehat," ujar Fakhrul.
Ia menjelaskan bahwa pasar obligasi merupakan fondasi utama sistem keuangan modern. Ketika harga obligasi tidak lagi mencerminkan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil, maka investor akan kehilangan referensi harga yang kredibel untuk menempatkan modalnya.
"Investor global selalu membandingkan risiko dan return antar negara. Jika risiko meningkat tetapi yield tidak menyesuaikan, maka daya tarik aset keuangan akan menurun dan tekanan terhadap nilai tukar menjadi lebih besar. Karena itu, normalisasi yield merupakan bagian penting dari strategi stabilisasi rupiah," katanya.
Baca Juga: Danantara Buka Suara soal Isu WNI Kaya Wajib Beli Obligasi Merah Putih, Tegaskan Itu Hoaks
Menurut Fakhrul, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar tenor Surat Berharga Negara kini telah bergerak kembali ke atas level 7,0 persen, suatu perkembangan yang menurutnya penting untuk mengembalikan daya tarik pasar obligasi Indonesia di mata investor global.
"Yield di atas 7 persen mulai membuat pasar obligasi Indonesia kembali kompetitif. Investor membutuhkan kompensasi risiko yang memadai. Tanpa itu, kita akan kesulitan menarik arus modal yang dibutuhkan untuk memperkuat neraca pembayaran dan menjaga stabilitas rupiah," jelasnya.
Bahkan, Fakhrul menilai bahwa proses penyesuaian tersebut masih dapat berlanjut secara bertahap sebelum pasar mencapai titik keseimbangan yang baru.
"Saya melihat investor dapat mulai melakukan akumulasi secara bertahap ketika imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun berada di atas kisaran 7,3 persen. Pada level tersebut, valuasi mulai menjadi menarik bagi investor jangka panjang, terutama apabila dibarengi dengan perbaikan arah kebijakan fiskal dan stabilitas nilai tukar," ujarnya.
Menurutnya, yang terpenting saat ini bukanlah mempertahankan biaya pendanaan pemerintah serendah mungkin, melainkan memastikan pasar keuangan Indonesia kembali berfungsi secara kredibel.
"Biaya bunga yang sedikit lebih tinggi sering kali jauh lebih murah dibandingkan biaya yang harus ditanggung ketika rupiah mengalami pelemahan berlebihan. Stabilitas nilai tukar memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi dunia usaha, industri, dan perekonomian secara keseluruhan," katanya.
Fakhrul menilai langkah otoritas yang mulai memberikan ruang bagi yield untuk bergerak lebih tinggi juga akan membantu memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia yang sebelumnya telah menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas rupiah.
"Bank Indonesia sudah mengambil langkah yang tegas. Agar kebijakan tersebut efektif, pasar obligasi juga perlu bergerak ke arah yang konsisten. Tidak mungkin kita meminta rupiah menguat apabila harga risiko di pasar obligasi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya," ujarnya.
Meski demikian, Fakhrul menegaskan bahwa kenaikan yield saja tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan investor secara berkelanjutan. Faktor yang jauh lebih penting adalah komunikasi yang jelas mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.
"Pasar saat ini tidak hanya memperhatikan tingkat bunga. Investor ingin melihat kejelasan arah fiskal, keberlanjutan APBN, strategi pembiayaan pemerintah, serta komitmen menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka panjang," katanya.
Dalam konteks tersebut, Fakhrul menilai pemerintah perlu menunjukkan keberanian melakukan penyesuaian dan transformasi terhadap berbagai program belanja negara, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"MBG memiliki tujuan sosial yang baik dan strategis. Namun pasar membutuhkan keyakinan bahwa seluruh program prioritas pemerintah dapat dijalankan secara berkelanjutan tanpa mengurangi kredibilitas fiskal Indonesia. Karena itu, transformasi total desain implementasi MBG dan penyesuaian prioritas fiskal menjadi penting untuk dikomunikasikan secara jelas kepada publik dan investor," ujarnya.
Menurut Fakhrul, kondisi ekonomi saat ini bukanlah saat untuk mempertahankan seluruh kebijakan dalam bentuk awalnya, melainkan saat untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan agar fondasi pertumbuhan ke depan menjadi lebih kuat.
"Ini bukan soal menghentikan pembangunan. Ini soal 8melakukan penyesuaian hari ini agar kita bisa kembali melaju lebih cepat di masa depan. Pasar selalu menghargai pemerintah yang berani beradaptasi terhadap perubahan situasi ekonomi," katanya.
Ke depan, Fakhrul meyakini kombinasi antara normalisasi yield obligasi, perbaikan kurva imbal hasil, stabilisasi rupiah, serta penyesuaian fiskal yang kredibel akan menjadi fondasi penting untuk mengembalikan arus modal masuk ke Indonesia.
"Jika proses yield curve repairment ini terus berjalan dan dibarengi dengan komunikasi fiskal yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali menjadi tujuan investasi yang menarik di kawasan. Pada akhirnya investor tidak mencari yield yang rendah. Investor mencari negara yang kredibel, pasar yang berfungsi, dan kebijakan yang konsisten," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Istihanah
Editor: Istihanah
Tag Terkait:
