Defisit Rp2 Triliun per Bulan, INDEF: Suntikan Dana Tak Cukup Selamatkan Keuangan BPJS Kesehatan

Ekonom menilai tekanan defisit BPJS Kesehatan yang disebut mencapai sekitar Rp2 triliun per bulan menjadi sinyal perlunya reformasi pendanaan jangka panjang pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rizal Taufikurahman, mengatakan pemerintah perlu segera mengambil sejumlah langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan program tersebut.

Menurut Rizal, tantangan utama BPJS Kesehatan saat ini adalah menyeimbangkan perluasan cakupan kepesertaan dengan keberlanjutan pendanaan. Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan suntikan dana jangka pendek untuk menjaga kesehatan keuangan program.

"Jika benar terjadi tekanan defisit hingga sekitar Rp2 triliun per bulan, maka pemerintah perlu melakukan tiga langkah secara simultan, yaitu memperkuat kepatuhan pembayaran iuran, meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, dan memperbaiki akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)," ujar Rizal kepada Warta Ekonomi, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, dukungan pendanaan dari pemerintah dapat menjadi solusi sementara untuk menjaga operasional program. Namun, dalam jangka panjang, BPJS Kesehatan memerlukan fondasi pendanaan yang lebih kuat agar tidak terus bergantung pada kemampuan fiskal negara.

"Solusi jangka pendek seperti suntikan dana pemerintah mungkin diperlukan, tetapi solusi jangka panjang harus berfokus pada pengendalian biaya kesehatan (cost containment) dan peningkatan pendapatan iuran agar tidak terus bergantung pada dukungan fiskal," katanya.

Selain aspek pendapatan, Rizal juga menyoroti pentingnya pengendalian biaya pelayanan kesehatan. Menurut dia, sistem kesehatan saat ini masih lebih berorientasi pada layanan kuratif dibandingkan preventif.

Ia menilai pendekatan pencegahan dapat menjadi instrumen penting untuk menekan beban biaya kesehatan yang lebih besar pada masa mendatang.

Baca Juga: Suntikan Dana Rp20 Triliun untuk BPJS Tunggu Perpres

Baca Juga: Dirut BPJS Jawab Soal Wacana Reward dan Sanksi Iuran

"Terkait penggunaan layanan kesehatan, persoalannya bukan semata-mata masyarakat terlalu sering berobat, melainkan sistem kesehatan yang masih lebih berorientasi pada kuratif dibanding preventif," ujarnya.

Karena itu, penguatan edukasi mengenai pola hidup sehat serta perluasan program skrining kesehatan dinilai dapat membantu mengurangi beban klaim dalam jangka panjang.

"Ke depan, BPJS perlu bergerak dari model 'membiayai orang sakit' menjadi model yang juga mendorong masyarakat tetap sehat sehingga beban klaim dapat lebih terkendali secara berkelanjutan," kata Rizal.