Demokrat Bicara soal Isu Reshuffle: Mengenai Siapa dan dari Mana Asal Menterinya...

Isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menghangat menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kabar perombakan kabinet yang disebut-sebut akan dilakukan setelah 17 Agustus pun mulai mendapat tanggapan dari sejumlah partai politik, termasuk Partai Demokrat.

Terbaru, Partai Demokrat merespons pernyataan Ketua Bappilu DPP PKS Mardani Ali Sera yang sebelumnya menyebut bahwa pengisian kabinet tidak harus berasal dari kalangan partai politik. Demokrat menilai siapa pun yang nantinya masuk kabinet merupakan keputusan yang sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Menurutnya, Prabowo merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan pemerintahannya, termasuk menentukan figur yang dinilai tepat untuk mengisi posisi menteri.

Baca Juga: PSI Semprot Denny Indrayana: Tersangka tapi Sibuk Pikirin Pecat Gibran

"Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, karena itu pula presiden lah yang paham akan kebutuhan menterinya," kata Herman kepada wartawan, Senin (10/8/2026).

Karena itu, Demokrat memilih tidak mempersoalkan siapa yang nantinya dipilih Presiden. Latar belakang politik hingga asal partai seorang menteri dinilai bukan hal yang perlu diperdebatkan selama figur tersebut mampu menjalankan tugas yang diberikan.

"Mengenai siapa dan dari mana asal menterinya diserahkan sepenuhnya kepada presiden," ucapnya.

Baca Juga: PKB Soal Isu Prabowo Mau Rombak Kabinet: Sinyal dari Istana, Reshuffle Ini...

Herman menilai ukuran utama seorang menteri bukanlah berasal dari partai politik tertentu atau bukan, melainkan kemampuan menerjemahkan serta menjalankan agenda yang telah ditetapkan Presiden.

"Yang penting para menteri mampu menterjemahkan program presiden dan menjalankannya dengan baik agar pemerintahan ini sukses dan kesuksesannya dirasakan oleh rakyat," ujar dia.