Ekonomi RI Tumbuh 5%, Mengapa 10 Juta Orang Justru Keluar dari Kelas Menengah?

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti paradoks yang terjadi dalam perekonomian Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5%, inflasi yang relatif terkendali, dan stabilitas sektor keuangan yang masih terjaga, sekitar 10 juta masyarakat Indonesia justru mengalami penurunan kelas ekonomi dalam lima tahun terakhir.

Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Nur Hidayah, mengatakan indikator makroekonomi yang positif belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang dirasakan masyarakat.

“Persoalannya bukan lagi pertumbuhan ekonomi. Persoalannya adalah apakah pertumbuhan ini masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Nur dalam diskusi publik INDEF, Minggu (14/6/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 57,3 juta orang menjadi 47,9 juta orang dalam lima tahun terakhir. Dengan demikian, sekitar 10 juta orang tercatat keluar dari kelompok kelas menengah.

Menurut Nur, kelompok tersebut memang belum masuk kategori miskin, tetapi mulai kehilangan rasa aman secara ekonomi atau economic security.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menjaga daya tahan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi penopang konsumsi domestik.

Di sisi lain, pasar keuangan juga dinilai mengirimkan sinyal yang perlu dicermati. Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, arus keluar modal asing, dan koreksi pasar saham menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi domestik.

Nur menilai tekanan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari faktor eksternal seperti penguatan dolar AS, konflik geopolitik, maupun ketidakpastian ekonomi global.

Menurutnya, investor juga mencermati berbagai persoalan domestik, mulai dari keraguan terhadap target pertumbuhan ekonomi 8%, menyempitnya ruang fiskal pemerintah, menyusutnya kelas menengah, hingga belum munculnya sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Nilai tukar bukan sekadar harga mata uang, tetapi juga indeks kepercayaan. Rupiah memang melemah karena dolar AS menguat dan ketidakpastian global meningkat. Namun, faktor global juga dialami negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Pertanyaannya, mengapa pasar terlihat lebih lemah terhadap Indonesia?” ujarnya.

Baca Juga: Kelas Menengah Mulai Terjepit, DPR Wanti-wanti Jangan Sampai Jadi Korban Kebijakan 2027

Baca Juga: Rupiah dan BBM Lagi Wadidaw, Kelas Menengah Kita Sebenarnya Disayang Tidak Sama Pemerintah Prabowo?

Dalam kesempatan yang sama, Nur menyoroti besarnya potensi ekonomi dan keuangan syariah nasional yang dinilai belum mampu menjadi penopang ketahanan ekonomi masyarakat secara sistemik.

Ia mencatat total aset keuangan syariah nasional mencapai sekitar Rp2.973 triliun yang terdiri atas aset perbankan syariah sebesar Rp967 triliun, pasar modal syariah Rp1.828 triliun, industri keuangan nonbank (IKNB) syariah Rp177 triliun, serta keuangan sosial Islam sekitar Rp327 triliun.

Meski demikian, sektor tersebut masih tumbuh secara terfragmentasi dan belum memberikan dampak signifikan terhadap penguatan daya tahan ekonomi masyarakat.

Nur mencontohkan pangsa pasar perbankan syariah yang masih berada di kisaran 7%-8% setelah berkembang lebih dari tiga dekade. Sementara pasar modal syariah masih bergerak mengikuti siklus pasar modal konvensional.

Selain itu, potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun baru berhasil dihimpun sekitar Rp50 triliun atau sekitar 15% dari total potensinya.

“Ekonomi dan keuangan syariah masih relatif kecil, terfragmentasi, dan ikut bergejolak sehingga belum mampu menjadi peredam yang sistemik,” katanya.

Baca Juga: ​Prabowo Mengaku Terpukul: Ekonomi Tumbuh 35 Persen, tapi Kelas Menengah Turun dan Kemiskinan Naik

Baca Juga: Defisit Rp2 Triliun per Bulan, INDEF: Suntikan Dana Tak Cukup Selamatkan Keuangan BPJS Kesehatan

Karena itu, INDEF mendorong transformasi ekonomi syariah agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan aset, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama kelompok kelas menengah rentan dan pelaku UMKM.

“Keberhasilan ekonomi syariah bukan diukur dari seberapa besar asetnya, tetapi dari seberapa besar kemampuannya menjaga ekonomi masyarakat. Jika ekonomi syariah mampu menjadi perban saat masyarakat mengalami tekanan ekonomi, maka ekonomi syariah tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Nur.