Eksternal Mereda, Pasar Menguat: Saatnya Jaga Disiplin Fiskal

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu turun gunung untuk mengingatkan pentingnya disiplin fiskal. Biasanya, beliau lebih banyak melukis atau melakukan kunjungan ke berbagai daerah dengan pemandangan indah. Namun, dengan perkembangan terbaru berupa penurunan harga minyak dunia akibat faktor eksternal dan meningkatnya ekspektasi perdamaian, berbagai indikator ekonomi seperti nilai tukar rupiah dan pasar saham mulai menunjukkan perbaikan.

Alhamdulillah, ada kabar baik bagi kita semua. Rasa syukur tersebut disampaikan Presiden SBY melalui akun media sosial X miliknya yang memiliki lebih dari delapan juta pengikut, kemudian dikutip oleh berbagai media beberapa hari lalu. Bahkan, SBY secara terbuka menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta mengapresiasi gerak cepat pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menstabilkan situasi ekonomi nasional. Menurut SBY, intervensi otoritas keuangan berhasil membuat pasar saham dan nilai tukar rupiah kembali menguat.

Ada perkembangan positif dari sisi harga minyak dunia. Harga minyak Brent yang sempat mencapai sekitar 120 dolar AS per barel pada puncak krisis perang kini telah turun sekitar 4 persen menjadi 80 dolar AS per barel. Harga minyak Brent bahkan menyentuh level terendah dalam dua bulan setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai.

Pemerintahan Presiden Donald Trump dinilai berkepentingan untuk mendorong perdamaian karena publik Amerika Serikat juga tertekan oleh kenaikan harga minyak. Selain itu, upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah dipandang penting untuk membuka kembali Selat Hormuz. Penutupan jalur pelayaran strategis tersebut menjadi salah satu penyebab utama lonjakan harga minyak dunia. Setelah mengalami gangguan serius sejak Februari lalu, pasar minyak kini diperkirakan mulai pulih dan kembali normal.

Itulah faktor eksternal. Lalu, bagaimana dengan faktor domestik?

Kritik yang cukup keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo selama ini berkaitan dengan disiplin fiskal. Namun, jika melihat berbagai laporan yang tersedia, menurut pandangan saya kondisi fiskal Indonesia masih cukup baik. Pendapatan dan pengeluaran negara masih berada dalam batas toleransi yang memadai, terutama terkait defisit yang terjadi hingga pertengahan tahun ini.

Defisit fiskal hingga Mei 2026 relatif terjaga pada kisaran 0,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Mudah-mudahan kondisi ini dapat terus dipertahankan hingga akhir kuartal II. Dalam kasus program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah telah menurunkan total alokasi anggaran menjadi Rp268 triliun dan diperkirakan masih akan berkurang lagi karena pemerintah berjanji memfokuskan program tersebut pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Tidak hanya itu, defisit fiskal selama hampir satu semester ini dapat dijaga karena adanya peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Saya kira keberhasilan implementasi sistem Coretax turut berkontribusi terhadap capaian tersebut.

Sementara itu, realisasi pembiayaan fiskal telah mencapai Rp379,4 triliun atau setara dengan 55,1 persen dari target anggaran setahun penuh. Artinya, terdapat ketersediaan pendanaan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan anggaran pada sisa tahun ini.

Pembiayaan fiskal sangat penting karena menjadi penyangga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang ditargetkan Presiden Prabowo tidak melebihi 3 persen terhadap PDB. Bahkan, Presiden menginginkan defisit berada di bawah 3 persen, meskipun target tersebut belum dapat dipastikan oleh Menteri Keuangan.

Dari sisi pendapatan, kinerja fiskal juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hingga Mei 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh sekitar 19 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Kontributor utamanya berasal dari penerimaan pajak yang meningkat 22 persen (yoy) pada Mei 2026, terutama didorong oleh penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang melonjak 41 persen (yoy). Selain itu, pendapatan negara bukan pajak juga tumbuh signifikan sebesar 19,9 persen (yoy), terutama yang berasal dari sektor teknologi, informasi, dan komunikasi.

Sebagaimana diketahui, rasio pajak Indonesia masih relatif rendah. Ke depan, rasio tersebut perlu terus ditingkatkan agar dapat setara dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Penerimaan pajak dari sektor perdagangan tercatat meningkat 52 persen (yoy), sektor pertambangan tumbuh 38 persen (yoy), dan sektor manufaktur meningkat 20 persen (yoy). Dengan demikian, ketiga sektor tersebut menjadi penggerak utama pertumbuhan penerimaan pajak sepanjang hampir satu semester terakhir.

Peningkatan pendapatan pajak tersebut didukung oleh perbaikan sistem pengumpulan pajak, termasuk melalui implementasi Coretax yang perlu terus disempurnakan.

Rakyat membayar pajak dalam jumlah besar kepada negara. Karena itu, pengelolaan pajak yang baik harus diikuti dengan perwujudan demokrasi yang lebih substantif. Hampir semua negara dengan sistem perpajakan yang baik juga memiliki kualitas demokrasi yang baik.

Dari sisi belanja, pemerintahan Presiden Prabowo memang menunjukkan kecenderungan memperbesar peran negara melalui berbagai program sosial. Program prioritas yang menjadi fokus utama sejak masa kampanye adalah ketahanan pangan dan energi.

Berdasarkan sektor, pengeluaran terkait ketahanan pangan meningkat 76 persen (yoy), terutama untuk mendukung petani, menjaga ketersediaan pangan masyarakat, subsidi pupuk, serta penguatan peran Perum Bulog.

Selain itu, belanja subsidi dan kompensasi meningkat hingga 208 persen (yoy). Sementara itu, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis telah mencapai Rp86,6 triliun. Program inilah yang menjadi salah satu sasaran kritik dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri.

Saya melihat pemerintah telah mendengar berbagai kritik tersebut dan mulai melakukan penyesuaian. Jika dicermati, selama hampir satu semester realisasi program MBG baru mencapai Rp86,6 triliun. Dengan demikian, pada semester berikutnya penyerapan anggaran diperkirakan tidak akan jauh berbeda. Artinya, terdapat potensi penghematan anggaran karena pemerintah akan lebih memfokuskan pelaksanaan program pada daerah 3T.

Dengan data-data faktual tersebut, menurut saya kebijakan fiskal Indonesia masih dapat dijaga dengan disiplin yang lebih baik.

Beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian adalah pengelolaan dana transfer ke daerah, penyempurnaan sistem Coretax, serta percepatan penyelesaian restitusi pajak.

Dengan demikian, persepsi pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia dapat terbentuk secara lebih jujur dan objektif. Dampaknya, nilai tukar rupiah dan pasar saham berpotensi membaik lebih lanjut, terlebih ketika tekanan eksternal mulai mereda.

Pasar modal dan nilai tukar di negara-negara tetangga juga tidak mengalami guncangan serius. Karena itu, Indonesia tidak seharusnya terus dibayangi oleh persepsi pasar yang terlalu negatif.

Meskipun terdapat kecenderungan perbaikan kondisi ekonomi, nasihat Presiden SBY tetap penting untuk diperhatikan. Dalam berbagai kesempatan belakangan ini, SBY mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan pasar melalui disiplin fiskal dan kebijakan moneter yang kredibel.

Apabila pasar melihat adanya konsistensi kebijakan, tata kelola fiskal yang sehat, pemerintahan yang baik, serta komunikasi publik yang kredibel, maka kepercayaan investor akan pulih secara bertahap.