Inflasi Beras Terkendali, Pemerintah Perluas Pasar Murah untuk Jaga Stabilitas Harga

Pemerintah terus menjaga laju inflasi nasional melalui pengendalian harga pangan strategis, termasuk beras. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan terkendalinya inflasi beras dalam dua tahun terakhir, sehingga komoditas ini tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras secara bulanan relatif stabil dalam dua tahun terakhir. Inflasi beras terakhir yang tercatat cukup tinggi terjadi pada Mei 2024 sebesar 3,59 persen. Setelah itu, laju inflasi beras terus menurun dan bergerak lebih stabil. Meski sempat mengalami kenaikan pada Juli 2025 sebesar 1,35 persen, inflasi beras kembali terkendali dan pada Mei 2026 tercatat hanya 0,38 persen.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pengendalian inflasi beras yang dinilai tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri.

"Kita syukuri bahwa beras tak lagi menjadi penyumbang utama (inflasi) 2 tahun terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri (Tito Karnavian) atas support-nya selama ini," ucap Amran dalam rapat pengendalian inflasi di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Guna terus menjaga stabilisasi harga beras di tingkat konsumen, Amran meminta seluruh pemerintah daerah dapat menggencarkan program pasar murah. Tidak hanya beras, tapi juga diharapkan dapat mendongkrak harga telur ayam dan daging ayam di tingkat peternak.

"Beras juga, kami mohon seluruh gubernur, bupati, wali kota Indonesia, kalau perlu dengan Bulog, kita aktifkan pasar murah. Beras, ayam, telur. Kalau ayam dengan telur, ini terendah, sangat murah. Kalau bisa, Bulog membantu dan juga ID FOOD dengan pasar murah supaya menjadi offtaker dari telur dan ayam," ujar Amran.

Adapun program pasar murah yang dikoordinasikan Bapanas bersama pemerintah daerah berupa Gerakan Pangan Murah (GPM). Total GPM yang telah terlaksana sejak Januari sampai awal Juni tahun ini tercatat sebanyak 5.308 kali di 37 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota. GPM akan terus-menerus dilaksanakan tanpa ada jeda.

Baca Juga: Terima Keluhan Sherly Tjoanda hingga Rudy Mas'ud, Mendagri Tito Karnavian Siapkan Top-Up TKD untuk Daerah yang Kesulitan Bayar Gaji PPPK

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti kondisi harga beras yang relatif terkendali. Menurutnya, berdasarkan laporan BPS, beras saat ini tidak masuk dalam kelompok komoditas penyumbang utama inflasi bulanan.

"Good news-nya adalah bahan pokok yang utama seperti beras, itu tidak masuk dalam komoditas penyumbang utama (inflasi) month to month (secara bulanan). Beras itu biasanya yang menjadi penyumbang utama, itu yang menjadi concern dan kebutuhan utama masyarakat. (Sekarang) relatif cukup baik dijaga," kata Mendagri Tito.

Meski demikian, Tito mengingatkan bahwa perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih perlu diawasi. Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan, beberapa wilayah masih mengalami kenaikan harga beras, meskipun dalam tingkat yang relatif terbatas. Sementara itu, komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai menjadi penyumbang utama kenaikan harga.

"Beras memang ada beberapa daerah yang naik (IPH), tapi naiknya sedikit 116 kabupaten kota. (IPH beras) yang turun juga ada 50 kabupaten kota. (Jadi) good news-nya, beras bagus," tambah Mendagri Tito Karnavian

Di sisi lain, rendahnya inflasi beras tidak diikuti penurunan kesejahteraan petani. Data BPS menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73, menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, NTP tanpa subsektor perikanan meningkat menjadi 128,49, melampaui rekor sebelumnya sebesar 126,11 pada Desember 2025.

Kinerja positif juga tercermin pada NTP subsektor tanaman pangan yang mencapai 113,79 pada Mei 2026, tertinggi sepanjang tahun ini. Adapun indeks harga yang diterima petani padi naik menjadi 147,97, sekaligus menjadi level tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.