Kredit Foto: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan program digitalisasi data penerima bantuan sosial (bansos) berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dapat diimplementasikan secara nasional pada akhir 2026. Saat ini, program tersebut tengah diuji coba di 42 kabupaten sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan.
Luhut mengatakan pemerintah telah memetakan berbagai tantangan dalam digitalisasi data publik setelah menjalankan sejumlah proyek percontohan. Salah satu daerah yang telah mulai menerapkan sistem tersebut adalah Kabupaten Banyuwangi.
Menurutnya, pemanfaatan AI dapat meminimalkan kesalahan dalam pendataan sekaligus menghasilkan basis data yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah.
"Jadi sekarang itu kami sudah paham anatomi masalah dalam digitalisasi berbasis AI di pemerintahan Republik Indonesia. Saya pikir ini bisa menjadi success story atau legacy Presiden Prabowo jika seluruh program ini berhasil dijalankan," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Rabu (17/6/2026).
Pemerintah berencana mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau langsung pelaksanaan proyek percontohan tersebut pada 6-9 Juli 2026. Lokasi yang dipertimbangkan antara lain Surabaya, Banyuwangi, dan Bali yang sedang dipersiapkan sebagai wilayah percontohan.
Luhut menjelaskan, 42 kabupaten yang terlibat dalam tahap piloting ditargetkan menyelesaikan proses pendaftaran data pada akhir Juli 2026. Dari tahap tersebut, pemerintah memperkirakan dapat memetakan sekitar 35 juta data penerima yang akan menjadi fondasi pengembangan sistem secara nasional.
"Kita sepakat 42 kabupaten dalam tahap piloting ini, kalau bisa pada akhir Juli sudah menyelesaikan pendaftaran sehingga kita bisa mengetahui jumlah data yang terkumpul," katanya.
Baca Juga: Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Siap Diluncurkan Secara Nasional pada November 2026
Baca Juga: Heboh Bansos Rp5,4 Juta per Orang! Anak Buah Luhut Ungkap Faktanya
Selanjutnya, peluncuran nasional ditargetkan berlangsung pada Oktober-November 2026 dan mencakup seluruh 541 kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah menargetkan kesiapan sistem mencapai 80%-90% sebelum diterapkan secara penuh pada akhir tahun.
"Pada Oktober-November, Presiden akan meluncurkan program ini secara nasional di 541 kabupaten/kota," ungkapnya.
Menurut Luhut, sistem tersebut akan memberikan data yang lebih akurat kepada pemerintah untuk mendukung berbagai program nasional.
Ia menegaskan digitalisasi data tidak hanya akan digunakan untuk penyaluran bansos, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai program pemerintah lainnya. Data yang dihasilkan nantinya menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Presiden, termasuk dalam menentukan sasaran penerima bantuan.
Terkait infrastruktur pendukung, pemerintah saat ini masih memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN) serta fasilitas dan data yang tersedia di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Namun, pemerintah juga mulai merancang penguatan kapasitas pusat data dengan melibatkan PT Telkom Indonesia sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
"Tidak menutup kemungkinan nanti Telkom akan dilibatkan sehingga pengembangannya tidak sepenuhnya bergantung pada APBN," ujarnya.
Meski demikian, Luhut mengakui kebutuhan komputasi untuk mendukung teknologi AI masih menjadi tantangan. Tingginya permintaan global terhadap perangkat Graphics Processing Unit (GPU) membuat pengadaan infrastruktur tersebut tidak mudah dilakukan.
"Kalau kita ingin membeli GPU sekarang, barangnya juga sulit diperoleh karena permintaannya sangat tinggi. Ini yang sedang kami pikirkan bagaimana solusinya," kata Luhut.
Baca Juga: Jangan Sampai Terlewat! Daftar Bansos yang Cair Juni 2026, Begini Cara Ceknya
Lebih lanjut, ia menilai digitalisasi sistem pemerintahan berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran dalam skala besar sekaligus menekan kebocoran dan praktik korupsi.
Menurutnya, integrasi data dan sistem digital akan menciptakan ekosistem yang membuat ruang penyalahgunaan anggaran semakin sempit.
"Yang kita bangun adalah ekosistem yang membuat orang tidak bisa korupsi, atau setidaknya sangat sulit melakukan korupsi," ujar Luhut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait:
