Luhut Puji Bahlil Berani Bongkar Sisi Gelap Hilirisasi: Pengusaha Lokal hingga Pekerja Jadi Sorotan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan bahwa perjalanan hilirisasi Indonesia masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Di balik pertumbuhan industri yang disebut semakin pesat, masih terdapat persoalan yang perlu dibenahi agar manfaat kebijakan tersebut dapat dirasakan lebih merata.

Luhut menyampaikan hal tersebut saat menghadiri peluncuran dan bedah buku 10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia di The Ballroom at Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi keberanian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuliskan berbagai persoalan hilirisasi dalam bukunya.

Menurut Luhut, Bahlil tidak hanya menceritakan capaian hilirisasi, tetapi juga mengakui sejumlah persoalan yang masih membutuhkan penyelesaian. Salah satunya berkaitan dengan pembagian manfaat ekonomi kepada daerah yang dinilai belum sepenuhnya adil.

"Kalau kita lihat apa yang ditulis oleh Pak Bahlil, ada persoalan pembagian hasil untuk daerah yang belum adil. Kemudian masih banyak pengusaha lokal yang menjadi penonton di daerahnya sendiri," ujar Luhut.

Persoalan hilirisasi juga tidak berhenti pada aspek pemerataan ekonomi. Luhut menyebut terdapat tantangan lingkungan serta masalah keselamatan kerja yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kawasan industri.

"Kemudian ada persoalan lingkungan, ada persoalan pekerja yang merenggut nyawa dan ini ditulis oleh Pak Bahlil secara terbuka," katanya.

Luhut menilai keterbukaan tersebut menjadi hal yang patut diapresiasi. Menurutnya, mengkritik kebijakan atau pekerjaan orang lain merupakan sesuatu yang mudah dilakukan, sedangkan mengungkap kelemahan dari pekerjaan sendiri membutuhkan keberanian.

"Mengkritik orang lain itu gampang. Mengkritik pekerjaan sendiri di buku yang di cerita atas nama sendiri, itu yang jarang terjadi. Untuk itu Pak Bahlil, saya angkat topi pada Anda," ujar Luhut.

Di sisi lain, Luhut tetap menilai kebijakan hilirisasi telah membawa perubahan besar terhadap perekonomian Indonesia. Ia mencontohkan kawasan seperti Morowali dan Halmahera Tengah yang kini berkembang menjadi bagian dari rantai pasok industri dunia.

"Morowali dan Halmahera Tengah yang dulu nyaris tidak tercatat dalam peta ekonomi nasional, sekarang tumbuh dua digit yang menjadi bagian dari rantai pasok industri dunia," tuturnya.

Luhut juga mengingat kembali keputusan pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel pada awal Januari 2020. Kebijakan tersebut saat itu menghadapi berbagai tekanan, termasuk gugatan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Saya masih ingat masa-masa awal larangan ekspor biji nikel, kami dicibir, kami ditekan dari berbagai arah, kami digugat sampai ke WTO dan banyak yang bilang Indonesia tidak akan sanggup," kata Luhut.

Menurut Luhut, kebijakan tersebut kemudian menjadi salah satu titik awal percepatan hilirisasi Indonesia. Ia menyebut nilai ekspor produk turunan nikel meningkat dan kawasan industri yang berkembang dari kebijakan tersebut turut memberikan dampak terhadap perekonomian.

Baca Juga: Dari Seram Timur ke Panggung Nasional, Perjalanan Bahlil Lahadalia yang Disorot Prabowo, Luhut, dan Rosan

Dalam prosesnya, Bahlil yang ketika itu menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disebut turut berperan dalam mendorong kebijakan tersebut. Namun, Luhut menegaskan keberhasilan hilirisasi tidak berarti seluruh persoalan telah selesai.

Catatan mengenai pemerataan manfaat, keterlibatan pengusaha lokal, lingkungan, hingga keselamatan pekerja menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk memastikan hilirisasi berjalan secara berkelanjutan. Pertumbuhan kawasan industri perlu diikuti dengan tata kelola yang mampu memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat di sekitar wilayah tambang dan industri.

Dengan demikian, capaian hilirisasi tidak hanya perlu diukur dari besarnya nilai investasi dan ekspor produk olahan. Dampaknya terhadap daerah, pelaku usaha lokal, lingkungan, serta keselamatan pekerja juga menjadi bagian penting yang menentukan apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.