Bahlil Pastikan Tak Ada Pemadaman Listrik, Meski PLN Masih Cari Pasokan Batu Bara

Pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi pemadaman listrik dalam waktu dekat. Jaminan itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di tengah upaya pemerintah mengatasi kendala pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional.

Menurut Bahlil, pemerintah bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah membahas berbagai langkah untuk memastikan layanan kelistrikan tetap berjalan optimal. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah menjaga kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kebutuhan energi primer bagi pembangkit.

"Insya Allah nggak," kata Bahlil saat ditanya mengenai kemungkinan pemadaman listrik ke depan.

Ia menjelaskan koordinasi juga dilakukan terkait mekanisme pembayaran subsidi dan kompensasi kepada PLN. Langkah tersebut dinilai penting agar kondisi keuangan perusahaan tetap kuat dalam menjaga pasokan listrik bagi masyarakat.

"Jadi, secara umum, sudah dibahas tadi, nggak ada masalah," ujar Bahlil.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan dalam pemenuhan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik PLN. Dari total kebutuhan sekitar 154 juta metrik ton per tahun, kontrak pasokan yang telah diamankan baru mencapai sekitar 134 juta ton.

Artinya masih terdapat kekurangan sekitar 20 juta ton yang harus dipenuhi agar kebutuhan pembangkit listrik nasional tetap terjaga. Kondisi inilah yang menjadi perhatian pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.

Bahlil mengungkapkan persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan batu bara secara nasional, melainkan kesulitan PLN memperoleh batu bara dengan kalori sedang yang sesuai kebutuhan pembangkit. Masalah itu berkaitan dengan harga jual batu bara domestik yang dinilai kurang menarik bagi sebagian produsen.

Saat ini penjualan batu bara untuk PLN mengacu pada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dengan harga US$70 per ton. Sementara Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode pertama Juni 2026 telah mencapai US$121,83 per ton.

Perbedaan harga tersebut membuat pasokan batu bara kalori sedang menjadi tantangan tersendiri bagi PLN. Karena itu pemerintah memutuskan membentuk tim khusus untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.

Tim tersebut melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuannya untuk memastikan proses pengadaan batu bara berjalan lebih efektif dan transparan.

"Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP," kata Bahlil.

Baca Juga: Sebut Mubazir, Legislator NasDem Usul Motor Listrik MBG Lebih Baik Dijual

Pembentukan tim itu juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi dalam menjaga pasokan energi nasional. Pemerintah berharap kebutuhan batu bara PLN dapat dipenuhi tanpa mengganggu pelayanan listrik kepada masyarakat.

Bahlil menegaskan seluruh langkah yang dilakukan saat ini bertujuan memastikan pasokan listrik tetap aman dan stabil. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimistis tidak akan terjadi gangguan layanan listrik meski tantangan pasokan batu bara masih terus dibenahi.