Gibran Minta Sekolah Tak Jadi Korban Proyek Koperasi Desa Merah Putih

Aktivitas belajar mengajar di sekolah tidak boleh menjadi korban pembangunan proyek apa pun, termasuk program strategis pemerintah. Pesan itu disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau SD Negeri Wolomoni di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan setelah sekolah itu dikabarkan terdampak rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Lokasi proyek yang berada di area belakang sekolah sempat memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan kegiatan pendidikan.

Di hadapan pemerintah daerah dan aparat desa, Gibran meminta proses penentuan lokasi pembangunan KDMP dilakukan secara matang. Menurutnya, setiap titik pembangunan harus melalui kajian yang komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

"Makanya tadi saya ingatkan Wagub, Pak Bupati, Pak Kepala Desa, tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji," kata Gibran.

Wapres menegaskan pembangunan program pemerintah harus memperhatikan kondisi di lapangan. Ia tidak ingin keberadaan fasilitas baru justru menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar.

Karena itu, Gibran meminta masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dialog dengan warga dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

"Jangan sampai ada yang dirugikan, apalagi ini area sekolah, kegiatan belajar mengajar itu jangan sampai terganggu," tegasnya.

Sorotan terhadap proyek KDMP di Desa Niawula muncul setelah sejumlah bagian sekolah dilaporkan mengalami kerusakan. Pagar sekolah, fondasi ruang kelas, hingga beberapa tiang penyangga bangunan disebut terdampak selama proses pembangunan berlangsung.

Kondisi tersebut memicu perhatian publik karena sekolah menjadi fasilitas vital yang harus dilindungi. Apalagi, program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu agenda pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa.

Menanggapi persoalan itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mencari lokasi baru yang dianggap lebih tepat. Langkah tersebut diambil agar pembangunan koperasi dapat berjalan tanpa mengganggu aktivitas pendidikan maupun kehidupan warga sekitar.

Gibran menilai kehadiran KDMP harus mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung. Ia tidak ingin koperasi desa justru memunculkan persaingan yang merugikan pelaku usaha lokal.

Selain menghindari dampak terhadap sekolah, pemindahan lokasi juga mempertimbangkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan toko-toko kelontong milik warga. Pemerintah ingin memastikan seluruh sektor ekonomi desa dapat tumbuh secara beriringan.

Baca Juga: Gibran Datangi Sekolah yang Akan Digusur untuk Kopdes Merah Putih, Ternyata Belum dapat MBG

Dalam kunjungan yang sama, Gibran juga meminta agar SD Negeri Wolomoni segera mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai penting untuk mendukung kualitas pendidikan dan kesehatan siswa.

Tak hanya itu, berbagai aspirasi warga turut menjadi perhatian. Mulai dari kebutuhan mess bagi guru hingga penguatan jaringan internet di wilayah tersebut dicatat untuk ditindaklanjuti.

Pesan yang disampaikan Gibran menegaskan bahwa pembangunan tidak semata-mata mengejar target fisik. Pemerintah ingin memastikan setiap program berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat, terutama akses pendidikan bagi anak-anak di daerah.