Rentenir Bisa Tegeser, Bunga Kredit di Kopdes Merah Putih Bakal Lebih Kecil

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dirancang untuk menghadirkan berbagai keunggulan bagi masyarakat, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau hingga akses pembiayaan mikro dengan bunga rendah.

Menurut Ferry, salah satu indikator kinerja utama (KPI) KDMP adalah kemampuan menyediakan barang kebutuhan masyarakat dengan harga di bawah harga pasar, terutama untuk komoditas bersubsidi.

“Terutama yang barang-barang subsidi, seperti LPG 3 kilogram, minyak, beras, pupuk itu harus lebih murah,” kata Ferry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (18/6/2026) dikutip dari ANTARA.

Ia menjelaskan, harga yang lebih kompetitif diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap kebutuhan pokok.

Selain itu, KDMP juga diproyeksikan menjadi sarana yang mempermudah masyarakat memperoleh pembiayaan melalui layanan keuangan mikro. Skema pembiayaan yang disalurkan melalui koperasi ditargetkan menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga pembiayaan lainnya.

“Presiden sudah memberi arahan paling maksimal 6 persen,” ujar Ferry.

Untuk menjaga harga barang tetap terjangkau, pemerintah akan mendorong koperasi memperoleh pasokan langsung dari produsen maupun perusahaan pemegang merek utama. Langkah ini dinilai dapat memangkas rantai distribusi sehingga biaya pengadaan barang menjadi lebih efisien.

“Kalau untuk barang-barang di luar subsidi, itu kita pasti akan lakukan pengambilan barang dari pabrikan atau prinsipal-prinsipal besar sehingga kita bisa menjual dengan harga yang lebih terjangkau buat masyarakat,” ucapnya.

Dengan skema tersebut, KDMP diharapkan tidak hanya berperan sebagai gerai penyedia kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Meski demikian, anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengingatkan pentingnya dukungan modal kerja yang memadai agar koperasi mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal.

Menurut dia, alokasi modal kerja yang tersedia saat ini masih perlu dikaji ulang. Pasalnya, dari plafon pembiayaan sebesar Rp3 miliar per koperasi, dana yang tersisa untuk modal kerja diperkirakan hanya sekitar Rp300 juta.

Jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ribuan jenis barang yang akan dijual di gerai koperasi, terutama karena sebagian besar pemasok mensyaratkan pembayaran tunai.

“Rp300 juta dibutuhkan untuk mengisi 4.500 stock keeping unit (SKU) sampai 6.000. Berapa Pak yang dibutuhkan modal? Nah ini siapa yang menyediakan? Ini harus dipikirkan,” kata Darmadi.

Baca Juga: Calon Manager KDMP Dididik Militer, DPR: Tugas Mereka Baca Laporan Keuangan

Pemerintah saat ini terus mempercepat operasionalisasi KDMP di berbagai daerah. Sebelumnya, sebanyak 1.061 KDMP telah diluncurkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai tahap awal implementasi program.

Pemerintah menargetkan operasional koperasi dilakukan secara bertahap hingga mencapai 40 ribu unit yang beroperasi pada akhir 2026. Dengan perluasan tersebut, KDMP diharapkan menjadi instrumen penguatan ekonomi desa melalui penyediaan barang murah, akses pembiayaan terjangkau, dan distribusi kebutuhan masyarakat yang lebih efisien.