INDEF Ungkap Lapangan Kerja di Daerah Hilirisasi Turun 0,9% Meski Upah Naik

Kajian terbaru Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Green Transition Initiative (GTI) menunjukkan program hilirisasi mineral belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penciptaan pekerjaan berkualitas di daerah. Meski upah pekerja lokal meningkat, jumlah lapangan kerja di wilayah pusat hilirisasi justru tercatat menurun.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, mengungkapkan temuan tersebut berdasarkan kajian INDEF GTI 2026 terhadap dampak hilirisasi mineral kritis di Indonesia.

"Kajian INDEF Green Transition Initiative (2026) menemukan, hilirisasi membawa dampak pada sisi perlindungan sosial dan upah pekerja lokal. Di pusat hilirisasi, upah pekerja tercatat naik sekitar 10,3%, sementara kepesertaan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan ikut meningkat sekitar 2,4%," ujar Esther dalam Seri Dialog Mineral Kritis bertajuk Mineral Kritis Indonesia di Tengah Krisis Energi Dunia di Jakarta, dikutip Senin (22/6/2026).

Namun, menurut kajian tersebut, peningkatan upah dan perlindungan sosial tidak diikuti pertumbuhan kesempatan kerja. INDEF mencatat jumlah lapangan kerja di daerah hilirisasi turun sekitar 0,9% Sementara itu, proporsi pekerja terdidik dan pekerja dengan kontrak tetap hanya meningkat sekitar 0,5%>

Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi dan aktivitas pengolahan mineral belum sepenuhnya terserap menjadi penambahan tenaga kerja maupun peningkatan kualitas pekerjaan di daerah sekitar kawasan industri.

"Keberhasilan hilirisasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak mineral yang diolah, tetapi seberapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat," kata Esther.

Ia menjelaskan salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah keterhubungan kawasan industri dengan ekonomi lokal. Menurutnya, kawasan industri selama ini cenderung beroperasi secara tertutup dan belum memiliki keterkaitan yang kuat dengan pelaku usaha maupun tenaga kerja di sekitarnya.

Karena itu, Esther mendorong peningkatan target pengadaan lokal secara bertahap, pendampingan usaha kecil dan menengah (UKM) agar mampu masuk ke rantai pasok industri, serta pelibatan lebih banyak pekerja dari daerah sekitar.

Persoalan keterkaitan dengan ekonomi lokal juga disoroti Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal. Ia menilai manfaat ekonomi hilirisasi belum sepenuhnya mengalir ke pelaku usaha daerah.

Menurut Faisal, di Morowali hanya sekitar 30 dari 3.000 UMKM yang berhasil masuk ke rantai pasok kawasan industri. Sementara di Morowali Utara, hanya satu dari sekitar 1.200 UMKM yang terhubung dengan rantai pasok kawasan.

Ia mengatakan penguatan rantai pasok lokal menjadi penting untuk memperbesar dampak ekonomi hilirisasi di daerah.

"Selama ini program sering berhenti pada menggugurkan kewajiban, seperti membangun rumah sakit atau puskesmas. Ke depan, yang perlu kita pikirkan adalah keberlanjutannya, apa yang harus dilakukan kepada masyarakat setelah smelter dan tambang tidak lagi beroperasi," ujar Faisal.

Dalam forum yang sama, Bupati Bulungan Syarwani mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai program peningkatan kapasitas tenaga kerja untuk menyambut pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).

Kawasan yang mulai dibangun pada 2021 tersebut diperkirakan mampu menyerap antara 60.000 hingga 100.000 tenaga kerja. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulungan menjalankan program vokasi non-gelar, termasuk pelatihan bahasa Mandarin bagi sekitar 80 warga selama periode 2023-2024 melalui kerja sama dengan pengelola kawasan.

Baca Juga: Genjot Hilirisasi Kelapa, Kementan Bangun Pabrik di Maluku Utara Hingga Riau

Baca Juga: MIND ID Soroti Tantangan Hilirisasi Mineral, Pasar Domestik Harus Siap Menyerap

Selain itu, pemerintah daerah juga menggelar bursa kerja pada awal Juni 2026 yang membuka hampir 600 lowongan dari 21 perusahaan di kawasan industri.

"Kualifikasi dan kompetensi ini penting agar kami menjadi bagian yang menerima manfaat maksimal dari kehadiran kawasan," kata Syarwani.

Kajian INDEF GTI dipublikasikan di tengah masifnya pengembangan industri pengolahan mineral di Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan upah dan perlindungan sosial pekerja terjadi bersamaan dengan penurunan jumlah lapangan kerja serta terbatasnya keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok kawasan hilirisasi.