Isu 2 Perusahaan Jepang Hengkang ke Vietnam, Apindo Minta Pemerintah Lindungi Industri Bintang Lima

Isu hengkangnya dua perusahaan besar otomotif asal Jepang menuju Vietnam memicu gejolak di dalam sektor industri otomotif nasional. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta seluruh pihak untuk menahan diri sembari menunggu hasil verifikasi data ihwal isu manufaktur tersebut.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam mengungkapkan pihaknya belum bisa memberikan tanggapan karena informasi hengkangnya dua pabrikan otomotif asal Jepang tersebut. Menurut Bob, isu tersebut jangan terburu-buru untuk ditanggapi karena motif hengkangnya investor tersebut bisa dilandasi atas berbagai macam faktor.

"Harus diteliti dulu, jangan dibom langsung itu loh, ya kan? Jadi kita harus lihat apakah itu hengkang, apakah ada konsolidasi regional, apakah ada reposisioning produk, ya kan? Karena ini kan multinational company yang beroperasi di beberapa negara gitu loh, yang lini produksinya kan macam-macam. Jadi, ga sesederhana itu. Kita juga harus melihat, memantau, ya," terang Bob Azam saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026).

Perihal isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tengah mewabah ini, Bob mengatakan APINDO pun sudah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Guna mempertahankan ekosistem perindustrian domestik, Bob mengatakan pemerintah perlu untuk memprioritaskan perlindungan terhadap entitas bisnis berkategori bintang lima.

"Kita harus prioritizing gitu loh, ya. Ini kan perusahaan banyak, industri banyak, ya. Nah, kita harus prioritaskan mana yang harus kita dahulukan. Jadi kita harus jaga bener-bener perusahaan bintang lima. Perusahaan bintang lima tuh perusahaan apa? Perusahaan yang labor intensive, tapi juga capital intensive, modal intensif, ya, kemudian ekspor. Ini harus bener-bener kita jaga," terang Bob.

Selain itu, Bob mengatakan APINDO meyakini bahwa pabrik Jepang yang tengah santer diberitakan tersebut masuk ke dalam kualifikasi strategis ini.

"Nah, termasuk yang diisukan ini kan perusahaan ekspor nih, ya kan? Perusahaan bintang lima, itu yang harus kita jaga gitu loh," tutur Bob.

Selain itu, Bob mengatakan tantangan perusahaan yang berinvestasi di Indonesia ini, adanya situasi pelemahan rupiah. Kondisi pelemahan rupiah ini, lanjut Bob, membuat para investor mempertahankan surplus.

“Tapi jangan sampai gara-gara menahan surplus, impor bahan baku malah ditahan gitu loh. Kalau dia bisa impor bahan baku kemudian ekspor, ya why not? Jadi impor-impor yang bertujuan untuk ekspor, jangan ditahan gitu loh,” jelas Bob.

Terlebih, Bob menuturkan, tantangan impor bahan baku ini justru menambah hambatan negara untuk mendapatkan devisa. Oleh sebab itu, Bob menegaskan, para pelaku industri perlu dilibatkan secara aktif dengan otoritas pemerintah terutama Kementerian Keuangan.

“Nah, oleh karena itu kan kita juga kerjasama dengan Keuangan ya, untuk tim bottlenecking, untuk supaya ada yang namanya Indonesia Single Risk Management. Jadi perusahaan-perusahaan itu udah di-profiling. Jadi kalau perusahaan track record-nya bagus, ya jangan ditahan-tahan, ya,” tegas Bob.

Diketahui, Soal potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam ribuan pekerja di dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan masih ada peluang penyelesaian melalui jalur negosiasi.

Baca Juga: Kalah Saing dari Vietnam, Dua Raksasa Otomotif Jepang Bersiap Hengkang dan PHK Ribuan Buruh di Jatim

Baca Juga: Grab Bantah Rumor Hengkang dari Indonesia

Hal itu disampaikan Said Iqbal di sela Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Ia menyebut saat ini serikat buruh masih berupaya melakukan komunikasi dengan manajemen perusahaan untuk mencegah terjadinya PHK massal.

Menurutnya, terdapat sekitar 4.000 pekerja di Pasuruan dan Mojokerto yang berpotensi terdampak PHK akibat rencana pemindahan lini produksi dua perusahaan komponen otomotif ke Vietnam. Namun, ia menegaskan rencana tersebut belum final dan masih dalam tahap pembahasan internal.

“Memang agak besar (potensi PHK), tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan,” ujar Said Iqbal.