Prabowo Bongkar Fakta Mengejutkan, 240 BUMN Sudah Ditutup dan 800 Lainnya Terancam Bernasib Sama

Presiden Prabowo Subianto mengungkap ratusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah ditutup sejak pemerintahannya berjalan. Langkah itu diambil karena perusahaan-perusahaan tersebut dinilai terus merugi.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Jawa Timur. Ia mengaku sempat terkejut setelah mengetahui jumlah BUMN yang ada saat ini.

"Ternyata ada seribu lebih BUMN," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, tidak semua perusahaan negara mampu memberikan kontribusi positif bagi keuangan negara. Sebagian di antaranya justru menjadi sumber kerugian yang berlangsung bertahun-tahun.

Ia menyebut pemerintah telah menutup 240 perusahaan yang dianggap tidak lagi layak dipertahankan. Kebijakan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi.

"Sekarang sudah ditutup 240 perusahaan. Gak ada untung. Rugi terus," ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah masih mengkaji ratusan perusahaan lain yang memiliki kondisi serupa. Perusahaan yang terus mencatat kerugian disebut berpotensi mengalami nasib yang sama.

"Kalau perusahaan yang rugi terus, kita akan tutup," kata Prabowo.

Ia juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar direksi dan komisaris perusahaan yang tidak menghasilkan keuntungan. Menurutnya, beban tersebut tidak sebanding dengan kinerja perusahaan yang terus merugi.

Prabowo menilai praktik seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung terlalu lama. Pemerintah memilih menghentikan perusahaan yang dinilai hanya membebani anggaran negara.

"Sudah rugi minta bonus lagi. Sudah kita tutup saja," tambahnya.

Menurut Prabowo, kebijakan penutupan tidak hanya bertujuan menghemat anggaran. Langkah itu juga dilakukan untuk menghentikan praktik yang dianggap merugikan negara.

Baca Juga: Prabowo Targetkan Penutupan 700 BUMN Ditutup: Nggak Ada yang Untung, Rugi Terus

"Itu caranya mereka nutupi korupsi," imbuhnya.

Prabowo mengklaim langkah tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran dalam jumlah besar. Pemerintah disebut mampu menekan pengeluaran negara hingga triliunan rupiah.